Software SiBos 2012

Software ini dalam rangka memudahkan Bendahara Sekolah dalam membuat Laporan Pertanggung jawaban Dana Bos.

sibos2012Title : SiBos 2012 
Date Released : 2011
Version : 2.01
Category : Manajemen Dana BOS
Publisher: Pusat Konsultasi Pemerintah Daerah (PKPD)
Size : 48.92 MB

Download di Sini!

SiBos 2012 atau lebih dikenal dengan nama Sistem Informasi Bantuan Operasional Sekolah merupakan software manajemen dana BOS yang diperuntukkan untuk sekolah negeri, seperti SD dan SMP. Fitur software ini sudah meliputi rencana anggaran, laporan, data siswa miskin, buku bank, dan lain-lain.
SiBos 2012  ini merupakan software asli Indonesia dan diluncurkan oleh PKPD.
Username: admin
Password:1234

System Requirements:

  • OS: Windows XP/Vista/7

 

Sumber: http://www.aspirasisoft.us

PENELITIAN TINDAKAN KELAS (CLASSROOM ACTION RESEARCH)

A. PENGERTIAN

Belakangan ini Penelitian Tindakan Kelas (PTK) semakin menjadi trend untuk dilakukan oleh para profesional sebagai upaya pemecahan masalah dan peningkatan mutu di berbagai bidang. Awal mulanya, PTK, ditujukan untuk mencari solusi terhadap masalah sosial (pengangguran, kenakalan remaja, dan lain-lain) yang berkembang di masyarakat pada saat itu. PTK dilakukan dengan diawali oleh suatu kajian terhadap masalah tersebut secara sistematis. Hal kajian ini kemudian dijadikan dasar untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam proses pelaksanaan rencana yang telah disusun, kemudian dilakukan suatu observasi dan evaluasi yang dipakai sebagai masukan untuk melakukan refleksi atas apa yang terjadi pada tahap pelaksanaan. Hasil dari proses refeksi ini kemudian melandasi upaya perbaikan dan peryempurnaan rencana tindakan berikutnya. Tahapan-tahapan di atas dilakukan berulang-ulang dan berkesinambungan sampai suatu kualitas keberhasilan tertentu dapat tercapai.

Dalam bidang pendidikan, khususnya kegiatan pembelajaran, PTK berkembang sebagai suatu penelitian terapan. PTK sangat bermanfaat bagi guru untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran di kelas. Dengan melaksanakan tahap-tahap PTK, guru dapat menemukan solusi dari masalah yang timbul di kelasnya sendiri, bukan kelas orang lain, dengan menerapkan berbagai ragam teori dan teknik pembelajaran yang relevan secara kreatif. Selain itu sebagai penelitian terapan, disamping guru melaksanakan tugas utamanya mengajar di kelas, tidak perlu harus meninggalkan siswanya. Jadi PTK merupakan suatu penelitian yang mengangkat masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh guru di lapangan. Dengan melaksanakan PTK, guru mempunyai peran ganda : praktisi dan peneliti.

Classroom action research (CAR) adalah action research yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas. Action research pada hakikatnya merupakan rangkaian “riset-tindakan-riset-tindakan- …”, yang dilakukan secara siklik, dalam rangka memecahkan masalah, sampai masalah itu terpecahkan. Ada beberapa jenis action research, dua di antaranya adalah individual action research dan collaborative action research (CAR). Jadi CAR bisa berarti dua hal, yaitu classroom action research dan collaborative action research; dua-duanya merujuk pada hal yang sama.

Action research termasuk penelitian kualitatif walaupun data yang dikumpulkan bisa saja bersifat kuantitatif. Action research berbeda dengan penelitian formal, yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan membangun teori yang bersifat umum (general). Action research lebih bertujuan untuk memperbaiki kinerja, sifatnya kontekstual dan hasilnya tidak untuk digeneralisasi. Namun demikian hasil action research dapat saja diterapkan oleh orang lain yang mempunyai latar yang mirip dengan yang dimliki peneliti.

Perbedaan antara penelitian formal dengan classroom action research disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Perbedaan antara Penelitian Formal dengan Classroom Action Research

Penelitian Formal

 

Classroom Action Research

 

Dilakukan oleh orang lain Dilakukan oleh guru/dosen
Sampel harus representatif Kerepresentatifan sampel tidak diperhatikan
Instrumen harus valid dan reliabel Instrumen yang valid dan reliabel tidak diperhatikan
Menuntut penggunaan analisis statistik Tidak diperlukan analisis statistik yang rumit
Mempersyaratkan hipotesis Tidak selalu menggunakan hipotesis
Mengembangkan teori Memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung

B. Mengapa Penelitian Tindakan Kelas Penting ?

Ada beberapa alasan mengapa PTK merupakan suatu kebutuhan bagi guru untuk meningkatkan profesional seorang guru :

  1. PTK sangat kondusif untuk membuat guru menjadi peka tanggap terhadap dinamika pembelajaran di kelasnya. Dia menjadi reflektif dan kritis terhadap lakukan.apa yang dia dan muridnya
  2. PTK dapat meningkatkan kinerja guru sehingga menjadi profesional. Guru tidak lagi sebagai seorang praktis, yang sudah merasa puas terhadap apa yang dikerjakan selama bertahun-tahun tanpa ada upaya perbaikan dan inovasi, namun juga sebagai peneniliti di bidangnya.
  3. Dengan melaksanakan tahapan-tahapan dalam PTK, guru mampu memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang dalam terhadap apa yang terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Tindakan yang dilakukan guru semata-mata didasarkan pada masalah aktual dan faktual yang berkembang di kelasnya.
  4. Pelaksanaan PTK tidak menggangu tugas pokok seorang guru karena dia tidak perlu meninggalkan kelasnya. PTK merupakan suatu kegiatan penelitian yang terintegrasi dengan pelaksanaan proses pembelajaran.
  5. Dengan melaksanakan PTK guru menjadi kreatif karena selalu dituntut untuk melakukan upaya-upaya inovasi sebagai implementasi dan adaptasi berbagai teori dan teknik pembelajaran serta bahan ajar yang dipakainya.
  6. Penerapan PTK dalam pendidikan dan pembelajaran memiliki tujuan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktek pembelajaran secara berkesinambungan sehingga meningkatan mutu hasil instruksional; mengembangkan keterampilan guru; meningkatkan relevansi; meningkatkan efisiensi pengelolaan instruksional serta menumbuhkan budaya meneliti pada komunitas guru.

 

C. Hakikat Penelitian Tindakan Kelas

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pertama kali diperkenalkan oleh ahli psikologi sosial Amerika yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Inti gagasan Lewin inilah yang selanjutnya dikembangkan oleh ahli-ahli lain seperti Stephen Kemmis, Robin McTaggart, John Elliot, Dave Ebbutt, dan sebagainya.

PTK di Indonesia baru dikenal pada akhir dekade 80-an. Oleh karenanya, sampai dewasa ini keberadaannya sebagai salah satu jenis penelitian masih sering menjadikan pro dan kontra, terutama jika dikaitkan dengan bobot keilmiahannya.

Jenis penelitian ini dapat dilakukan didalam bidang pengembangan organisasi, manejemen, kesehatan atau kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Di dalam bidang pendidikan penelitian ini dapat dilakukan pada skala makro ataupun mikro. Dalam skala mikro misalnya dilakukan di dalam kelas pada waktu berlangsungnya suatu kegiatan belajar-mengajar untuk suatu pokok bahasan tertentu pada suatu mata kuliah. Untuk lebih detailnya berikut ini akan dikemukan mengenai hakikat PTK.

Menurut John Elliot bahwa yang dimaksud dengan PTK ialah kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya (Elliot, 1982). Seluruh prosesnya, telaah, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengaruh menciptakan hubungan yang diperlukan antara evaluasi diri dari perkembangan profesional. Pendapat yang hampir senada dikemukakan oleh Kemmis dan Mc Taggart, yang mengatakan bahwa PTK adalah suatu bentuk refleksi diri kolektif yang dilakukan oleh peserta–pesertanya dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik-praktik itu dan terhadap situasi tempat dilakukan praktik-praktik tersebut (Kemmis dan Taggart, 1988).

Menurut Carr dan Kemmis seperti yang dikutip oleh Siswojo Hardjodipuro, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah PTK adalah suatu bentuk refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan (guru, siswa atau kepala sekolah) dalam situasi-situasi sosial (termasuk pendidikan) untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran (a) praktik-praktik sosial atau pendidikan yang dilakukan dilakukan sendiri, (b) pengertian mengenai praktik-praktik ini, dan (c) situasi-situasi ( dan lembaga-lembaga ) tempat praktik-praktik tersebut dilaksanakan (Harjodipuro, 1997).

Lebih lanjut, dijelaskan oleh Harjodipuro bahwa PTK adalah suatu pendekatan untuk memperbaiki pendidikan melalui perubahan, dengan mendorong para guru untuk memikirkan praktik mengajarnya sendiri, agar kritis terhadap praktik tersebut dan agar mau utuk mengubahnya. PTK bukan sekedar mengajar, PTK mempunyai makna sadar dan kritis terhadap mengajar, dan menggunakan kesadaran kritis terhadap dirinya sendiri untuk bersiap terhadap proses perubahan dan perbaikan proses pembelajaran. PTK mendorong guru untuk berani bertindak dan berpikir kritis dalam mengembangkan teori dan rasional bagi mereka sendiri, dan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan tugasnya secara profesional.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, jelaslah bahwa dilakukannya PTK adalah dalam rangka guru bersedia untuk mengintropeksi, bercermin, merefleksi atau mengevalusi dirinya sendiri sehingga kemampuannya sebagai seorang guru/pengajar diharapkan cukup professional untuk selanjutnya, diharapkan dari peningkatan kemampuan diri tersebut dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas anak didiknya, baik dalam aspek penalaran; keterampilan, pengetahuan hubungan sosial maupun aspek-aspek lain yang bermanfaat bagi anak didik untuk menjadi dewasa.

Dengan dilaksanakannya PTK, berarti guru juga berkedudukan sebagai peneliti, yang senantiasa bersedia meningkatkan kualitas kemampuan mengajarnya. Upaya peningkatan kualitas tersebut diharapkan dilakukan secara sistematis, realities, dan rasional, yang disertai dengan meneliti semua “ aksinya di depan kelas sehingga gurulah yang tahu persis kekurangan-kekurangan dan kelebihannya. Apabila di dalam pelaksanaan “aksi” nya masih terdapat kekurangan, dia akan bersedia mengadakan perubahan sehingga di dalam kelas yang menjadi tanggungjawabnya tidak terjadi permasahan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan PTK ialah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru yang sekaligus sebagai peneliti, sejak disusunnya suatu perencanaan sampai penilaian terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang berupa kegiatan belajar-mengajar, untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang dilakukan. Sementara itu, dilaksanakannya PTK di antaranya untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau pangajaran yang diselenggarakan oleh guru/pengajar-peneliti itu sendiri, yang dampaknya diharapkan tidak ada lagi permasalahan yang mengganjal di kelas.

Jenis dan Model PTK

Sebagai paradigma sebuah penelitian tersendiri, jenis PTK memiliki karakteristik yang relatif agak berbeda jika dibandingkan dengan jenis penelitian yang lain, misalnya penelitian naturalistik, eksperimen survei, analisis isi, dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan jenis penelitian yang lain PTK dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif dan eksperimen. PTK dikatagorikan sebagai penelitian kualitatif karena pada saat data dianalisis digunakan pendekatan kualitatif, tanpa ada perhitungan statistik. Dikatakan sebagai penelitian eksperimen, karena penelitian ini diawali dengan perencanaan, adanya perlakuan terhadap subjek penelitian, dan adanya evaluasi terhadap hasil yang dicapai sesudah adanya perlakuan. Ditinjau dari karakteristiknya, PTK setidaknya memiliki karakteristik antara lain: (1) didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional; (2) adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya; (3) penelitian sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi; (4) bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktek instruksional; (5) dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus.

Menurut Richart Winter ada enam karekteristik PTK, yaitu (1) kritik reflektif, (2) kritik dialektis, (3) kolaboratif, (4) resiko, (5) susunan jamak, dan (6) internalisasi teori dan praktek (Winter, 1996). Untuk lebih jelasnya, berikut ini dikemukakan secara singkat karakteristik PTK tersebut.

  1. Kritik Refeksi; salah satu langkah di dalam penelitian kualitatif pada umumnya, dan khususnya PTK ialah adanya upaya refleksi terhadap hasil observasi mengenai latar dan kegiatan suatu aksi. Hanya saja, di dalam PTK yang dimaksud dengan refleksi ialah suatu upaya evaluasi atau penilaian, dan refleksi ini perlu adanya upaya kritik sehingga dimungkinkan pada taraf evaluasi terhadap perubahan-perubahan.
  2. Kritik Dialektis; dengan adanyan kritik dialektif diharapkan penelitian bersedia melakukan kritik terhadap fenomena yang ditelitinya. Selanjutnya peneliti akan bersedia melakukan pemeriksaan terhadap: (a) konteks hubungan secara menyeluruh yang merupakan satu unit walaupun dapat dipisahkan secara jelas, dan, (b) Struktur kontradiksi internal, -maksudnya di balik unit yang jelas, yang memungkinkan adanya kecenderungan mengalami perubahan meskipun sesuatu yang berada di balik unit tersebut bersifat stabil.
  3. Kolaboratif; di dalam PTK diperlukan hadirnya suatu kerja sama dengan pihak-pihak lain seperti atasan, sejawat atau kolega, mahasiswa, dan sebagainya. Kesemuanya itu diharapkan dapat dijadikan sumber data atau data sumber. Mengapa demikian? Oleh karena pada hakikatnya kedudukan peneliti dalam PTK merupakan bagian dari situasi dan kondisi dari suatu latar yang ditelitinya. Peneliti tidak hanya sebagai pengamat, tetapi dia juga terlibat langsung dalam suatu proses situasi dan kondisi. Bentuk kerja sama atau kolaborasi di antara para anggota situasi dan kondisi itulah yang menyebabkan suatu proses dapat berlangsung.Kolaborasi dalam kesempatan ini ialah berupa sudut pandang yang disampaikan oleh setiap kolaborator. Selanjutnya, sudut pandang ini dianggap sebagai andil yang sangat penting dalam upaya pemahaman terhadap berbagai permasalahan yang muncul. Untuk itu, peneliti akan bersikap bahwa tidak ada sudut pandang dari seseorang yang dapat digunakan untuk memahami sesuatu masalah secara tuntas dan mampu dibandingkan dengan sudut pandang yang berasal; dari berbagai pihak. Namun demikian memperoleh berbagai pandangan dari pada kolaborator, peneliti tetap sebagai figur yang memiliki ,kewenangan dan tanggung jawab untuk menentukan apakah sudut pandang dari kolaborator dipergunakan atau tidak. Oleh karenanya, sdapat dikatakan bahwa fungsi kolaborator hanyalah sebagai pembantu di dalam PTK ini, bukan sebagai yang begitu menentukan terhadap pelaksaanan dan berhasil tidaknya penelitian.
  4. Resiko; dengan adanya ciri resiko diharapkan dan dituntut agar peneliti berani mengambil resiko, terutama pada waktu proses penelitian berlangsung. Resiko yang mungkin ada diantaranya (a) melesetnya hipotesis dan (b) adanya tuntutan untuk melakukan suatu transformasi. Selanjutnya, melalui keterlibatan dalam proses penelitian, aksi peneliti kemungkinan akan mengalami perubahan pandangan karena ia menyaksikan sendiri adanya diskusi atau pertentangan dari para kalaborator dan selanjutnya menyebabkan pandangannya berubah.
  5. Susunan Jamak; pada umumnya penelitian kuantitatif atau tradisional berstruktur tunggal karena ditentukan oleh suara tunggal, penelitinya. Akan tetapi, PTK memiliki struktur jamak karena jelas penelitian ini bersifat dialektis, reflektif, partisipasi atau kolaboratif. Susunan jamak ini berkaitan dengan pandangan bahwa fenomena yang diteliti harus mencakup semua komponen pokok supaya bersifat komprehensif. Suatu contoh, seandainya yang diteliti adalah situasi dan kondisi proses belajar-mengajar, situasinya harus meliputi paling tidak guru, siswa, tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran, interaksi belajar-mengajar, lulusan atau hasil yang dicapai, dan sebagainya.
  6. Internalisasi Teori dan Praktik; Menurut pandangan para ahli PTK bahwa antara teori dan praktik bukan merupakan dua dunia yang berlainan. Akan tetapi, keduanya merupakan dua tahap yang berbeda, yang saling bergantung, dan keduanya berfungsi untuk mendukung tranformasi. Pendapat ini berbeda dengan pandangan para ahli penelitian konvesional yang beranggapan bahwa teori dan praktik merupakan dua hal yang terpisah. Keberadaan teori diperuntukkan praktik, begitu pula sebaliknya sehingga keduanya dapat digunakan dan dikembangkan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa bentuk PTK benar-benar berbeda dengan bentuk penelitian yang lain, baik itu penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif maupun paradigma kualitatif. Oleh karenanya, keberadaan bentuk PTK tidak perlu lagi diragukan, terutama sebagai upaya memperkaya khasanah kegiatan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan taraf keilmiahannya.

 

D. MODEL – MODEL ACTION RESEARCH

Model Kurt Lewin menjadi acuan pokok atau dasar dari berbagai model action research, terutama classroom action research. Dialah orang pertama yang memperkenalkan action research. Konsep pokok action research menurut Kurt Lewin terdiri dari empat komponen, yaitu : (1) perencanaan (planning), (2) tindakan (acting), (3) pengamatan (observing), dan (4) refleksi (reflecting). Hubungan keempat komponen itu dipandang sebagai satu siklus.

Model Kemmis & Taggart merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan Kurt lewin seperti yang diuraikan di atas, hanya saja komponen acting dan observing dijadikan satu kesatuan karena keduanya merupakan tindakan yang tidak terpisahkan, terjadi dalam waktu yang sama.

E. MASALAH CAR

Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan pada saat menentukan masalah CAR.

1. Banyaknya Masalah yang Dihadapi Guru

Setiap hari guru mengahadapi banyak masalah, seakan-akan masalah itu tidak ada putus-putusnya. Oleh karena itu guru yang tidak dapat menemukan masalah untuk CAR sungguh ironis. Merenunglah barang sejenak, atau ngobrollah dengan teman sejawat, Anda akan segera menemukan kembali seribu satu masalah yang telah merepotkan Anda selama ini.

2. Tiga Kelompok Masalah Pembelajaran

Masalah pembelajaran dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu (a) pengorganisasian materi pelajaran, (b) penyampaian materi pelajaran, dan (c) pengelolaan kelas. Jika Anda berfikir bahwa pembahasan suatu topik dari segi sejarah dan geografi secara bersama-sama akan lebih bermakna bagi siswa daripada pembahasan secara sendiri-sendiri, Anda sedang berhadapan dengan masalah pengorganisasian materi. Jika Anda suka dengan masalah metode dan media, sebenarnya Anda sedang berhadapan dengan masalah penyampaian materi. Apabila Anda menginginkan kerja kelompok antar siswa berjalan dengan lebih efektif, Anda berhadapan dengan masalah pengelolaan kelas. Jangan terikat pada satu kategori saja; kategori lain mungkin mempunyai masalah yang lebih penting.

3. Masalah yang Berada di Bawah Kendali Guru

Jika Anda yakin bahwa ketiadaan buku yang menyebabkan siswa sukar membaca kembali materi pelajaran dan mengerjakan PR di rumah, Anda tidak perlu melakukan CAR untuk meningkatkan kebiasaan belajar siswa di rumah. Dengan dibelikan buku masalah itu akan terpecahkan, dan itu di luar kemampuan Anda. Dengan perkataan lain yakinkan bahwa masalah yang akan Anda pecahkan cukup layak (feasible), berada di dalam wilayah pembelajaran, yang Anda kuasai. Contoh lain masalah yang berada di luar kemampuan Anda adalah: Kebisingan kelas karena sekolah berada di dekat jalan raya.

4. Masalah yang Terlalu Besar

Nilai UAN yang tetap rendah dari tahun ke tahun merupakan masalah yang terlalu besar untuk dipercahkan melalui CAR, apalagi untuk CAR individual yang cakupannya hanya kelas. Faktor yang mempengaruhi Nilai UAN sangat kompleks mencakup seluruh sistem pendidikan. Pilihlah masalah yang sekiranya mampu untuk Anda pecahkan.

5. Masalah yang Terlalu Kecil

Masalah yang terlalu kecil baik dari segi pengaruhnya terhadap pembelajaran secara keseluruhan maupun jumlah siswa yang terlibat sebaiknya dipertimbangkan kembali, terutama jika penelitian itu dibiayai oleh pihak lain. Sangat lambatnya dua orang siswa dalam mengikuti pelajaran Anda misalnya, termasuk masalah kecil karena hanya menyangkut dua orang siswa; sementara masih banyak masalah lain yang menyangkut kepentingan sebagian besar siswa.

6. Masalah yang Cukup Besar dan Strategis

Kesulitan siswa memahami bacaan secara cepat merupakan contoh dari masalah yang cukup besar dan strategis karena diperlukan bagi sebagian besar mata pelajaran. Semua siswa memerlukan keterampilan itu, dan dampaknya terhadap proses belajar siswa cukup besar. Sukarnya siswa berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran, dan ketidaktahuan siswa tentang meta belajar (belajar bagaimana belajar) merupakan contoh lain dari masalah yang cukup besar dan strategis. Dengan demikian pemecahan masalah akan memberi manfaat yang besar dan jelas.

7. Masalah yang Anda Senangi

Akhirnya Anda harus merasa memiliki dan senang terhadap masalah yang Anda teliti. Hal itu diindikasikan dengan rasa penasaran Anda terhadap masalah itu dan keinginan Anda untuk segera tahu hasil-hasil setiap perlakukan yang diberikan.

8. Masalah yang Riil dan Problematik

Jangan mencari-cari masalah hanya karena Anda ingin mempunyai masalah yang berbeda dengan orang lain. Pilihlah masalah yang riil, ada dalam pekerjaan Anda sehari-hari dan memang problematik (memerlukan pemecahan, dan jika ditunda dampak negatifnya cukup besar).

9. Perlunya Kolaborasi

Tidak ada yang lebih menakutkan daripada kesendirian. Dalam collaborative action reseach Anda perlu bertukar fikiran dengan guru mitra dari mata pelajaran sejenis atau guru lain yang lebih senior dalam menentukan masalah.

F. IDENTIFIKASI, PEMILIHAN, DESKRIPSI, DAN RUMUSAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Dalam mengidentifikasikan masalah, Anda sebaiknya menuliskan semua masalah yang Anda rasakan selama ini.

2. Pemilihan Masalah

Anda tidak mungkin memecahkan semua masalah yang teridentifikasikan itu secara sekaligus, dalam suatu action research yang berskala kelas. Masalah-masalah itu berbeda satu sama lain dalam hal kepentingan atau nilai strategisnya. Masalah yang satu boleh jadi merupakan penyebab dari masalah yang lain sehingga pemecahan terhadap yang satu akan berdampak pada yang lain; dua-duanya akan terpecahkan sekaligus. Untuk dapat memilih masalah secara tepat Anda perlu menyusun masalah-masalah itu berdasarkan kriteria tersebut: tingkat kepentingan, nilai strategis, dan nilai prerekuisit. Akhirnya Anda pilih salah satu dari masalah-masalah tersebut, misalnya “Siswa tidak dapat melihat hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain.”

3. Deskripsi Masalah

Setelah Anda memilih salah satu masalah, deskripsikan masalah itu serinci mungkin untuk memberi gambaran tentang pentingnya masalah itu untuk dipecahkan ditinjau dari pengaruhnya terhadap pembelajaran secara umum maupun jumlah siswa yang terlibat.

Contoh: “Jika diberi pelajaran dengan pendekatan terpadu antara geografi, ekonomi, dan sejarah siswa merasa sukar mentransfer keterampilan dari satu pelajaran ke pelajaran lain. Pelajaran yang saya berikan adalah geografi, tetapi saya sering mengaitkan pembahasan dengan mata pelajaran lain seperti ekonomi dan sejarah. Ketika saya minta siswa mengemukakan hipotesis tentang pengaruh Danau Toba terhadap perkembangan ekonomi daerah, siswa terasa sangat bingung; padahal mereka telah dapat mengemukakan hipotesis dengan baik dalam mata pelajaran geografi. Saya khawatir siswa hanya menghafal pada saat dilatih mengemukakan hipotesis. Padahal dalam kehidupan sehari-hari keterampilan berhipotesis harus dapat diterapkan di mana saja dan dalam bidang studi apa saja. Pada hakikatnya setiap hari kita mengemukakan hipotesis. Ketidakbisaan siswa itu terjadi sepanjang tahun, tidak hanya pada permulaan tahun ajaran. Kelihatannya semua siswa mengalami hal yang sama, termasuk siswa yang cerdas. Guru lain ternyata juga mengalami hal yang sama, siswanya sukar mentransfer suatu keterampilan ke mata pelajaran lain.”

4. Rumusan Masalah

Setelah Anda memilih satu masalah secara seksama, selanjutnya Anda perlu merumuskan masalah itu secara komprehensif dan jelas. Sagor (1992) merinci rumusan masalah action research menggunakan lima pertanyaan:

  1. Siapa yang terkena dampak negatifnya?
  2. Siapa atau apa yang diperkirakan sebagai penyebab masalah itu?
  3. Masalah apa sebenarnya itu?
  4. Siapa yang menjadi tujuan perbaikan?
  5. Apa yang akan dilakukan untuk mengatasi hal itu? (tidak wajib, merupakan hipotesis tindakan).

Contoh rumusan masalah:

  • Siswa di SLTP-X tidak dapat melihat hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain di sekolah (Ini menjawab pertanyaan 1 dan 3)
  • Grup action research percaya bahwa hal ini merupakan hasil dari jadwal mata pelajaran dan cara guru mengajarkan materi tersebut (Ini menjawab pertanyaan 2)
  • Kita menginginkan para siswa melihat relevansi kurikulum sekolah, mengapresiasi hubungan antara disiplin-disiplin akademis, dan dapat menerapkan keterampilan yang diperoleh dalam satu mata pelajaran untuk pemecahan masalah dalam mata pelajaran lain (Ini menjawab pertanyaan 4)
  • Oleh karena itu kita merencanakan integrasi pembelajaran IPA, matematika, bahasa, dan IPS dalam satuan pelajaran interdisiplin berjudul Masyarakat dan Teknologi (Ini manjawab pertanyaan 5)

Contoh pertanyaan penelitian:

  1. Kesulitan apa yang dialami siswa dalam mentransfer keterampilan dari satu mata pelajaran satu ke mata pelajaran lain?
  2. Apakah siswa dapat mentrasfer keterampilan lebih mudah antara dua mata pelajaran yang disukai?
  3. Apa yang menyebabkan siswa menyukai suatu mata pelajaran?
  4. Apakah ada perbedaan antara prestasi belajar siswa yang belajar dalam kelas mata pelajaran multidisiplin dibandingkan dengan mereka yang dalam kelas mata pelajaran tunggal?

G. KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN

1. Kajian Teori

Dalam membuat rumusan masalah di atas sebenarnya Anda telah melakukan “analisis penyebab masalah” sekaligus membuat “hipotesis tindakan” yang akan diberikan untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk melakukan analisis secara tajam dan menjustifikasi perlakuan yang akan diberikan, Anda perlu merujuk pada teori-teori yang sudah ada. Tujuannya sekedar meyakinkan bahwa apa yang Anda lakukan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Dalam hal ini proses kolaborasi memegang peranan yang sangat penting.

Anda juga perlu membaca hasil penelitian terakhir, termasuk CAR, siapa tahu apa yang akan Anda lakukan sudah pernah dilakukan oleh orang lain; Anda dapat mengambil manfaat dari pengalaman orang itu. Manfaat lain yang lebih penting, Anda akan mengetahui trend-trend baru yang sedang diperhatikan atau diteliti oleh para guru di seluruh dunia. Sekarang ini sedang nge-trend pembelajaran yang bernuansa quantum teaching, quantum learning, contextual learning, integrated curriculum, dan competency based curriculum yang semua berorientasi pada kepentingan siswa. Jika penelitian Anda masih berkutat pada pemberian drill dan PR agar nilai UAN mereka meningkat, tanpa memperdulikan rasa ketersiksaan siswa, profesionalisme Anda akan dipertanyakan.

2. Hipotesis Tindakan

Lakukanlah analisis penyebab masalah secara seksama agar tindakan yang Anda rencanakan berjalan dengan efektif. Hipotesis tindakan dapat Anda tuliskan secara eksplisit, tetapi dapat juga tidak karena pada dasarnya Anda belum tahu tindakan mana yang akan berdampak paling efektif.

H. METODOLOGI

1. Setting Penelitian

Setting penelitian perlu Anda uraikan secara rinci karena penting artinya bagi guru lain yang ingin meniru keberhasilan Anda. Mereka tentu akan mempertimbangkan masak-masak apakah ada kemiripan antara setting sekolahnya dengan setting penelitian Anda.

2. Perbedaan Mengajar Biasa dengan CAR

Dalam melakukan CAR kegiatan mengajar standar (biasa) berlangsung secara alami; tetapi ada bagian-bagian tertentu yang diberi perlakuan secara khusus dan diamati dampaknya secara seksama. Langkah-langkah seperti pembuatan satuan pelajaran, rencana pelajaran, lembaran kerja, dan alat bantu pembelajaran lainnya adalah langkah pembelajaran standar, bukan CAR. Asumsinya CAR dilaksanakan oleh guru yang sudah melaksanakan pembelajaran standar secara lengkap tetapi belum berhasil. Ia akan memodifikasi bagian-bagian tertentu dari pembelajaran standar itu. Bagian yang dimodifikasi itulah fokus dari CAR Anda.

3. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan CAR sebaiknya hanya menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan CAR. Jika ada perubahan pada satuan pelajaran misalnya, hanya bagian yang diubah saja yang perlu diuraikan secara rinci. Akan lebih baik jika perubahan itu diletakkan dalam konteks satuan pelajaran aslinya sehingga terlihat jelas besar perubahan yang dilakukan. Perangkat-perangkat pembelajaran juga hanya tambahannya yang diuraikan secara rinci. Jika pembelajaran standar telah dilaksanakan dengan baik perangkat pembelajaran yang diperlukan untuk CAR dengan sendirinya sebagian besar sudah tersedia.

Yang sering terjadi dalam CAR selama ini pembelajaran standar belum dilaksanakan sehingga CAR menjadi wahana untuk mewujudkan pembelajaran standar. Hal itu terlihat dari latar belakang yang diuraikan secara emosional oleh peneliti, umumnya menggambarkan pembelajaran yang sangat tradisional, buruk, dan di bawah standar. Setelah sekolah mendapat bantuan dana peningkatan kualitas pembelajaran pun uraian latar belakang itu tidak menunjukkan adanya perubahan yang berarti. Secara tidak langsung ditunjukkan bahwa perlakuan-perlakuan yang diberikan oleh pemberi dana selama ini berlalu tanpa bekas.

Tahap perencanaan bisa memerlukan waktu setengah bulan karena harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk di dalamnya adalah penyusunan jadwal, pembuatan instrumen, dan pemilihan kolaborator. Continue reading

Mencari NISN | Data Siswa Secara Online

NISN (Nomor Induk Siswa Nasional ) dan Data Siswa dapat dicari dan dilihat secara online. NISN dikelola oleh Pusat Data dan Statistik Kemdiknas bagian dari program Data Pokok Pendidikan (Dapodik)  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional yang melayani sistem pengelolaan nomor induk siswa secara nasional. NISN menerapkan sistem komputerisasi terpusat dan dapat diakses online dalam pengelolaan nomor induk siswa skala nasional sesuai Standar Pengkodean yang telah ditetapkan.

Cara mencari NISN | Data Siswa online adalah dengan berkunjung ke website Kemdiknas dengan alamat: http://nisn.data.kemdiknas.go.id/Siswa/Data. Di website tersebut, Anda akan dipandu untuk mencari NISN atau Data Siswa.

Ada dua pilihan menu Cara mencari NISN Data Siswa online, yaitu:

Cara mencari berdasarkan NISN untuk melihat Data Siswa, dengan cara memasukkan NISN siswa. Klik di sini

tulis_NISN

Cara mencari berdasarkan Nama untuk melihat NISN, dengan cara memasukkan nama siswa, tempat lahir, dan tanggal lahir (format: tanggal/bulan/tahun mis: 01/12/2000). Klik di sini

tulis_nama

Cara mencari NISN | Data Siswa online

Penentuan dan pemberian kode pengenal identitas siswa (NISN | Data Siswa) berdasarkan pengajuan atau masukan sumber data siswa yang telah divalidasi dan diverifikasi oleh setiap sekolah dan atau Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten secara online. Hasil dari proses pemberian kode identifikasi oleh Pusat Sistem NISN tersebut ditampilkan secara terbuka dalam batasan tertentu melalui situs NISN Kemdiknas.

Bisa saja dalam mencari NISN | Data Siswa online tidak membuahkan hasil, kemungkinan data belum dientri, masih diproses atau kesalahan memasukkan data pencarian.

Bagi sekolah atau lembaga yang membutuhkan Software untuk mencetak NISN dapat download di Sini!

Download software akan berhasil jika Anda membuat akun dulu di 4shared, caranya: Daftar ( tulis nama, e-mail dan password)

Ada Apa dengan Pendidikan di Indonesia

Dan sejarah akan menulis, di sana, di antara benua Asia dan Australia, antara Lautan Teduh dan Lautan Indonesia, adalah hidup suatu bangsa yang mula mula mencoba untuk hidup kembali sebagai bangsa. Akhirnya kembali menjadi satu kuli di antara bangsa bangsa. Kembali menjadi een natie van koelies, en een koelie onder de naties ( Sukarno. “ Tahun Vivere Pericoloso “ 17 Agustus 1964 )

Ki-hajar-DewantaraSepertinya kita terus bertanya tanya dengan landasan pendidikan negeri ini. Seolah-olah sistem pendidikan di negeri ini stagnan kalau tidak mau disebut mundur. Dulu, akhir tahun 60-an dan awal 70an. Kita mengekspor guru guru dan dosen ke Malaysia. Mereka belajar di sekolah dan perguruan tinggi kita. Sekarang anak-anak kita bergantian yang menuntut ilmu ke semenanjung Melayu. Belajar di Malaysia jauh lebih bergengsi dan berkualitas.

Padahal tidak ada yang salah. Dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional no 20/2003 memuat visi, misi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional serta strategi untuk mewujudkan pendidikan bermutu yang relevan dengan masyarakat dan berdaya saing global.

Ada 3 prinsip perubahan utama dalam reformasi pendidikan nasional. Pertama, perubahan paradigma pengajaran menjadi pembelajaran. Istilah pengajaran, dalam arti belajar dan mengajar sudah tidak relevan lagi, Jika selama ini menitikberatkan pada peran pendidik memberikan pengetahuan kepada murid / peserta didik. Maka sekarang murid atau peserta didik didorong untuk mengembangkan potensi dan kreativitas diri.

Kedua. Perubahan pandangan peran manusia, yang tadinya dianggap sebagai sumber daya pembangunan, sekarang menjadi menjadi manusia berbudaya sebagai subyek pembangunan yang utuh.

Jika dulu murid atau peserta didik diarahkan menjadi manusia siap kerja. Pola pikir ini masih sisa pengaruh budaya kolonial dimana, pemerintah penjajahan membutuhkan tenaga kerja rendahan siap pakai untuk mengisi peran ambtenaar, mandor perkebunan atau pamong praja. Sementara dengan perkembangan jaman, sekarang dia menjadi subyek yang bahkan bisa menciptakan lapangan kerja.

Ketiga. Perubahan pandangan tentang keberadaan anak didik dengan memahami mereka. Melihat lingkungan tempat mereka tinggal dan budaya setempat. Perbedaan anak didik lebih dihargai daripada persamaan.

Demikian pula dalam salah satu diskusi dalam kuliah umum bertajuk Pendidikan dan Agama di Gedung Sayap Selatan (GSS) C Masjid Salman ITB pada Senin (29/11) malam. Kegiatan ini merupakan rangkaian serial kuliah umum Beragama dalam Pergolakan Budaya yang diselenggarakan Divisi Pengkajian dan Penerbitan (DPP) YPM Salman ITB.

“Apa fungsi pendidikan? Untuk memperoleh kehidupan yang layak ataukah untuk membantu mengenal diri sendiri?” tanya Alfathri Adlin, pengkaji budaya dan agama. Tampaknya wajar Alfathri melontarkan pertanyaan tersebut. Karena Alfathri menilai, pendidikan di Indonesia diarahkan untuk mencetak kuli, bukan untuk mengenal diri.

Lebih lanjut, Alfathri menyampaikan bahwa pendidikan yang diarahkan untuk menciptakan mental kuli ini, telah dimulai sejak jaman Belanda melalui Politik Etisnya. Walaupun berjudul politik balas budi, tetapi hal tersebut merupakan usaha Belanda untuk mencari tenaga administrasi murah.

Usai merdeka pun, pendidikan Indonesia tidak menjadi lebih baik. Pendidikan segera diterkam oleh kepentingan politis. Pada era Orde Baru misalnya. Pendidikan diperlakukan sebagai sarana pengembangbiakan kontrol politis secara sistematis demi melestarikan status quo.

Tidak hanya itu saja, pendidikan juta berfungsi menjadi pabrik suku-cadang bagi struktur raksasa kapitalisme global. “Dengan demikian, sejarah pendidikan kita adalah sejarah pelestarian mentalitas kuli secara sistematis,” simpul Alfathri.

Hal ini bisa dilihat dari rencana pemerintah Indonesia yang menargetkan lulusan SMK sebesar 70 persen, dan hanya 30 persen lulusan SMA. “Alasannya sih keren. Agar (manusia Indonesia) siap terjun ke dunia profesional.  Bahasa lainnya, jadi kuli,” tegas Alfathri.

Tidak hanya di kalangan pendidikan menengah. Pragmatisme juga melanda dunia pendidikan tinggi Indonesia. Banyak orang melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang S3 hanya untuk menggapai jabatan, golongan, dan status sosial yang lebih tinggi. Bukan karena mencintai pengetahuan.

Alfathri membandingkan masyarakat pendidikan di Eropa dan Amerika. Di sana, hanya 50 persen lulusan S2 yang berasal dari penduduk setempat. Sisanya adalah warga pendatang. Sedangkan lulusan S3, mayoritas adalah warga pendatang. Itu pun bagi mereka yang memang memiliki cita-cita untuk menjadi dosen dan peneliti saja.

Fenomena ini didorong oleh kecenderungan masyarakat Eropa yang lebih memilih bidang profesional. “Dua hingga enam tahun mereka gunakan sebaik-baiknya untuk meniti jenjang karir, mereka lebih realistis,” ungkap Alfathri.

Berkaitan dengan agama, Alfathri menilai bahwa semua agama menyinggung dan berkepentingan terhadap arah pendidikan manusia. Agama, lanjut Alfathri, menyebutkan bahwa manusia memiliki cetak biru dalam penciptaannya. Cetak biru ini dijabarkan sebagai energi minimum, yaitu suatu kemampuan utama yang dimiliki seseorang yang mengalir dengan mudah ketika mengerjakan sesuatu.

Seyogyanya pendidikan harus selaras dengan agama. Dalam hal ini, pendidikan harus membuat manusia mengenal dirinya sendiri. “Pendidikan seyogyanya mengarahkan (manusia) ke arah cetak birunya,” tandas Alfathri.

Namun hingga 14 tahun reformasi, tanda tanda perubahan belum kelihatan juga. Bahkan pendidik atau guru lebih nyaman dengan kemapanan dan bersikap anti perubahan. Kurikulum berbasis kompetensi sebagai ganti kurikulum berbasis materi tidak membawa perubahan.

Peraturan Mendiknas No. 22 tentang standar isi, menyebut kurikulum tetap berbasis pada materi. Sementara Peraturan Mendiknas No 23 tentang Standar kompetensi Lulusan berisi kurikulum berbasis kompetensi. Ini menyulitkan guru. Mau berpegang pada isi atau kompetensi.

Mohammad Nur, guru Taman Kanak Kanak Mentari, Kelurahan Lampe, Bima, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat telah memulai dengan metode kompetensi dari lingkungan sekitar murid. Sebelumnya ia mengusulkan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Bima tentang realita sosial yang ada, yakni banyaknya anak anak usia dini tidak bersekolah karena kemiskinan atau harus membantu orang tua diladang. Kemudian dibentuk ‘ Kelompok Belajar ‘ sebagai bagian dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini ) yang biasanya beranggotakan 20 siswa setiap kelompok. Kelompok belajar ini menggunakan media pembelajaran yang tidak jauh dari lingkungan alam sekitar rumah, sekolah dan kehidupan sehari hari siswa. Ia mengajarkan kepekaan terhadap alam dan lingkungan. Bagaimana melihat realita petani yang bekerja di sawah, sampai belajar mendaur/ memisahkan gelas, botol plastik minuman bekas hajatan di kampung mereka.

Pria dengan gaji honorer sebesar Rp 300.000,- harus menempuh perjalanan naik turun bukit agar bisa menjangkau dusun dusun terpencil. Kadang ia menginap di rumah muridnya untuk menghemat biaya penginapan.

Pendidikan bukan lagi monopoli guru atau pendidik resmi dari pemerintah. Di daerah Papua seperti di Pulau Teflio, yang masih kabupaten Sorong, murid kelas I sampai VI diajar oleh 3 orang guru saja. Karena berada di pesisir, sekolah didirikan dalam bentuk rumah panggung. Siswa pun cukup duduk lesehan bersama guru. Kekurangan guru dan jauhnya rentang wilayah, membuat Yayasan Kalabia mengoperasikan Kapal pendidikan Kalabia yang berlayar selama 20 hari dari setiap bulannya di seluruh pulau pulau di sekitar Raja Ampat. 10 hari sisanya digunakan untuk merawat kapal. Tiap kampung disinggahi selama 3 hari. Di dalam kapal, selain memutar film dan membekali dengan bacaan, anak anak diperkenalkan ciri khas ekosistem kelautan seperti mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Ini merupakan kepedulian dengan terobosan kompetensi muatan local.

Siapa sangka 76 tahun, jauh di pelosok Pulau Banda. Pendiri Republik kita, Hatta dan Syahrir telah memulai pengajaran yang memahami pribadi anak. Mereka, anak anak di Pulau Banda, cucu dan kemenakan Baadilla belajar membaca, sejarah, berhitung. Juga sopan santun sebagai pelajaran utama. Semangat perjuangan ditularkan dalam kegiatan permainan mereka. Om Kaca mata demikian Hatta kerap dipanggil, suatu mencat perahu dengan warna merah putih. Seorang pejabat setempat, orang Belanda mempertanyakan kegiatan yang berbau patriotic ini. Kenapa tidak ada warna biru setitikpun.

Hatta dengan tenang menjawab. “ Anda tahu sendiri, laut sudah berwarna biru “. Si pejabat pun manggut manggut dan ngeloyor pergi.

Syahrir pun menanamkan kecintaan terhadap tanah air, dengan membawa anak anak menuju pulau pulau kecil yang tersebar, sambil menunjukan luasnya Indonesia. Di sana, di pantai yang sepi ia mengajarkan anak anak bermain sambil belajar bernyanyi lagu Indonesia Raya.

Bahkan dalam RAPBN 2013 dalam subjudul pendidikan murah yang terjangkau, masih dibuka dengan kalimat ‘ Sumber daya yang andal dan terdidik ‘. Padahal kata sumber daya manusia dalam prinsip kedua reformasi pendidikan telah diganti menjadi manusia sebagai subyek pembangunan yang seutuhnya.

Pendidik Utomo Dananjaya dari Universtitas Paramadina melihat konteks Presiden SBY menegur anak yang tertidur di depan umum sewaktu upacara Hari Anak Nasional, justru tidak memahami prinsip kebebasan anak. Anak anak yang lelah menunggu Presiden dari pukul 6 pagi, tentu berbeda dengan orang tua yang tahan menunggu berjam jam. Artinya sejak dinipun pemimpin kita justru tidak menghargai sifat dasar anak anak.

Bung Karno pernah sekali waktu menolak tekanan perusahaan Multinasional seperti Stanvac atau Caltex. Ia tak mau membuka lebih luas ladang ladang eksplorasi minyak di Indonesia, karena alasan sederhana. ‘ Saya menunggu Indonesia memiliki insinyur insinyur sendiri, sebelum saya mengijinkan memperluas pengeboran minyak “.

Kini kita bukan saja menghasilkan Insinyur, tapi dokter, sarjana hukum, ekonom, ahli pesawat terbang dan berbagai macam keahlian. Namun kita masih saja gagal menghasilkan pendidikan yang murah dan berkualitas.

Kita masih belum mampu menyediakan buku buku murah. Padahal rakyat yang gemar membaca sudah merupakan asset bagus bagi pendidikan. Kita bisa mencontoh India, yang bisa menghasilkan buku buku dengan harga sangat murah yang terjangkau masyarakat miskin.

Bagi pembuat kebijakan di negeri ini, memberi subsidi pada sektor konsumtif seperti bahan bakar, pangan atau infrastruktur. Jauh lebih menarik dan popular daripada memberi subsidi ke percetakan buku buku.

Bagi yang mampu, lebih rela mengirim anak anaknya belajar pada guru guru asing di sekolah Internasional atau sekolah sekolah plus. Sementara mereka, sebagian besar yang tidak mampu, hanya bersekolah ala kadarnya, sehingga tetap menjadi kuli pada akhirnya. Ironisnya pendidikan justru menciptakan jurang pemisah kelas kelas sosial di masyarakat.

Kita tak perlu ragu menerjemahkan ini. Soewardi Soerjadiningrat, lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara yang mendirikan sekolah Taman Siswa di Yogyakarta tahun 1922, sudah mengajarkan pola interaksi guru, masyarakat, keluarga. Ia memiliki prinsip pendidikannya yang terkenal berbunyi “ Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani “ artinya didepan masyarakat, guru memberi teladan, di tengah masyarakat membangun motivasi, dan di belakang mendorong semangat.

Guru memegang peran penting untuk melakukan fungsi pendidikan. Ki Hajar Dewantara sendiri dengan mengubah namanya dari Soewardi Soeryaningrat karena ingin menunjukkan perubahan sikapnya dari sosok pahlawan aktivis pergerakan nasional ke guru yang berjiwa ksatria. Bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi bermutu dalam pribadi dan rohani ( agama ), Tanpa harus menjadi pahlawan, Guru menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa.

Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa dan karya. Pengembangan manusia melalui pendidikan menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pendidikan yang terlalu menitikberatkan pada satu daya akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Ironisnya pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta, dan kurang memperhatikan pengembangan karya dan karsa. Jika berlanjut terus hanya menjadikan manusia kaku yang tidak humanis.

Jika saja kita konsisten saja dengan semangat pendidikan Ki Hajar Dewantara sejak awal. Kita tidak akan melihat murid murid saling berkelahi tawuran di jalan jalan.

Mohammad Nur, terasing dan sepi dalam pengabdiannya di ujung daerah terpencil Pulau Sumbawa. Kita melihatnya jadi sebagai role model atau sosok keteladanan, baru kemudian menjadi fasilitator dan pendidik. Ia tidak perlu berkeluh kesah atau berpretensi sebagai pahlawan.

Tahun masa kini dan kedepan, akan membawa bangsa kita pada momen to be or not to be. Dengan pendidikan yang benar dan terarah, kita akan mempercayakan pengelolaan negeri ini pada anak cucu kita dengan bekal yang cukup. Jika semakin banyak guru guru dengan pengabdian seperti Muhammad Nur, reformasi pendidikan yang tidak setengah setengah dari Pemerintah, termasuk peningkatan kesejahteraan pengajar. Kita tak perlu cemas dengan hari depan bangsa kita.

Penerawangan Bung Karno pada awal tulisan ini bisa saja salah. Namun dengan pendidikan yang salah urus, menjadi kuli diantara bangsa bangsa bukan suatu hal yang mustahil. Semoga saja tidak.

Sumber: http://blog.imanbrotoseno.com, http://salmanitb.com

Uji Publik Kurikulum 2013

Perubahan kurikulum di Indonesia sepertinya bukanlah barang yang baru. Perubahan dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu dari kurikulum itu sendiri yang nantinya akan berimplikasi terhadap mutu pendidikan di Indonesia. Demikian juga dengan saat ini; pemerintah sepertinya serius menggarap perubahan kurikulum 2006 yang dikenal dengan KTSP dengan cara menyusun kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum 2013.

Hal ini ditandai dengan diadakannya uji publik untuk kurikulum 2013 ini, hal sesuai dengan berita resmi dari Kemendikbud pada situs resminya, bahwa uji publik untuk kurikulum 2013 resmi dibuka oleh Mendikbud M. Nuh pada tanggal 29 November 2012.

Inilah yang membedakan antara kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013, yaitu adanya uji publik untuk pengembangannya.

Menurut M. Nuh, “Uji publik ini untuk menyempurnakan gagasan-gagasan yang sudah dihimpun, di-review, dan ditelaah. Sudah saatnya gagasan-gagasan tadi disampaikan ke publik. Diharapkan peserta bisa memberikan pandangan dan masukan sehingga kurikulum yangg akan diterapkan bisa sempurna,”

Uji publik ini dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur online dan jalur tatap muka. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang berita uji publik kurikulum 2013 kita dapat mengaksesnya di situs KEMENDIKBUD.

Selain itu kemendikbud juga membuka portal uji publik kurikulum 2013, silakan para pembaca langsung masuk ke situs UJI PUBLIK KURIKULUM 2013

Kurikulum Pendidikan Nasional 2013 lebih mengarah kepada pembangunan karakter. Kurikulum baru ini akan diberlakukan untuk tahun ajaran 2013-2014 mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai kepada jenjang pendidikan tinggi.

Pelajaran  siswa pada kurikulum baru 2013 nantinya akan lebih ditekankan pada konten. Proses pembelajaran nanti bersifat lebih tematik dan ke depan akan lebih banyak dipelajari siswa pada tingkat SD. Pendidikan karakter akan lebih banyak pada tingkat Sekolah Dasar,  semakin naik pelajaran pendidikan karakter berkurang dan diganti dengan pelajaran keilmuan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menilai pendidikan Indonesia sudah sangat membosankan. Untuk itu, sudah saatnya mengevaluasi dan mengubah kurikulum pendidikan nasional. Evaluasi, dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan empat standar pendidikan, yaitu standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi.

Dalam pembahasan kurikulum pendidikan nasional 2013, Kemendikbud akan melibatkan tokoh-tokoh nasional seperti  Rektor Universitas Paramadina, Anies Basweda, Gunawan Muhammad,  tokoh agama, tokoh sastra serta yang lainnya. Perubahan kurikulum ini merupakan program besar dari Kemendikbud yang  sudah dibahas sejak tahun 2010.

Kurikulum Pendidikan Nasional 2013

Perubahan kurikulum baru 2013 ini harus dibarengi peningkatan kualitas tenaga pendidik. Kurikulum penting tapi guru lebih penting. Jika guru tidak maksimal, hasilnya juga tidak akan maksimal. Guru dituntut tidak hanya menjadi pengajar di depan kelas tapi juga inspirator bagi siswanya. Guru sebagai inspirator ini akan menjadi lompatan penting dunia pendidikan. Dengan bahan-bahan pelatihan yang ada diharapkan guru sebagai inspirator akan muncul. Guru sebagai inspirator, bisa menerobos ruang waktu dan kurikulum bertahun-tahun.

Kurikulum pendidikan nasional tidak akan pernah sempurna. Pasalnya, perkembangan pendidikan harus menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman. Kurikulum baru 2013, jumlah mata pelajaran akan berkurang dan pola pengajarannya akan semakin mudah.  Intinya, bagaimana menciptakan kurikulum pendidikan yang tidak membosankan dan membebani murid dan pengajar.

Download di Sini ! BahanUjiPublik_Kurikulum2013

Sumber: http://www.ikhsan.mgmpmatika.ltim.in, http://lenterakecil.com

Mata Pelajaran SD Akan Disederhanakan

Pemerintah akan menyederhanakan mata pelajaran. Hal tersebut merupakan bagian dari perubahan kurikulum yang baru akan diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014.

Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), mata pelajaran dan kurikulum akan disesuaikan dengan pola pikir anak usia SD. “Nantinya akan disederhanakan dan disesuaikan dengan pola pikir mereka,” ujar Plt Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Suyanto, di Jakarta.

Kedepan, jumlah mata pelajaran untuk tingkat SD akan dipangkas, dari 11 mata pelajaran menjadi tujuh mata pelajaran. Akan terjadi penggabungan atau peleburan antara mata pelajaran IPA dengan IPS, menjadi Ilmu Pengetahuan Umum.

Menurutnya, untuk jenjang SD, pemisahan kedua mata pelajaran tersebut belum diperlukan. “Ketujuh mata pelajaran yang akan diajarkan di SD itu Agama, Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, Kesenian, Pendidikan jasmani dan Olahraga Kesehatan serta dan Pengetahuan Umum,” terang mantan Rektor UNY itu.

Meski jumlah mata pelajaran dipangkas, namun kemdikbud meyakini bahwa substansi pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik tidak akan berkurang. Justru, pemerintah berkeyakinan bahwa pemahaman akan pengetahuan itu justru semakin mendalam. “Prinsipnya menyederhanakan dan memadatkan jumlah mata pelajaran,” imbuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh.

Dia berharap, masyarakat tidak terlalu panik dan reaktif menanggapi rencana perubahan kurikulum tersebut. “Ini sedang kita rumuskan, bentuknya seperti apa, akan selesai dibahas menjelang akhir tahun ini. Dan sudah dapat dilaksanakan pada tahun ajaran 2013 mendatang,” terang Nuh.

Sementara itu, untuk jenjang pendidikan menengah, pihak kementerian belum memberikan kepastian, apakah jumlah mata pelajaran akan berkurang atau tetap seperti sekarang. Namun, opsi untuk dipadatkannya jumlah mata pelajaran akan terbuka lebar.

Sumber: suaramerdeka.com

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana DAK untuk SD/SDLB

SALINAN

LAMPIRAN I    PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL     NOMOR 32 TAHUN 2011 TANGGAL 9 AGUSTUS 2011

PETUNJUK TEKNIS   PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)   BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011   UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAS BIASA (SD/SDLB)

  1. PENDAHULUAN

 Dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  ini  yang  dimaksud  dengan  Dana Alokasi  Khusus  Bidang  Pendidikan  yang  selanjutnya  disebut  DAK  Bidang Pendidikan  adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  yang  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  untuk  mendanai kegiatan  khusus  yang  merupakan  bagian  dari  program  yang  menjadi  prioritas nasional,  khususnya  untuk  membiayai  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  satuan pendidikan  dasar  yang  belum  mencapai  Standar  Nasional  Pendidikan  atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar. Alokasi  DAK  Bidang  Pendidikan  per  daerah  dan  pedoman  umum  DAK  ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi dan pedoman umum DAK tersebut,  Menteri  Pendidikan  Nasional  menetapkan  petunjuk  teknis  penggunaan DAK Bidang Pendidikan.    Alokasi  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran  2011  untuk  SD/SDLB  sebesar Rp.8.033.040.000.000,-  (delapan  triliun  tiga  puluh  tiga  miliar  empat  puluh  juta rupiah). Setiap kabupaten/kota penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011  wajib  menyediakan  dana  pendamping  dari  APBD  minimal  sebesar  10% (sepuluh persen) dari alokasi dana yang diterima.

II.   KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN

   1.  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran  2011  dialokasikan  untuk  menunjang  program  wajib  belajar  pendidikan  dasar  9 (sembilan)  tahun  yang  bermutu  dan/atau  pemenuhan  Standar  Pelayanan Minimal (SPM).

2.  Sasaran  kegiatan  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran  2011  untuk   SD/SDLB baik negeri maupun swasta.

3.  Sesuai dengan hasil kesimpulan/kesepakatan Panitia Kerja Transfer ke Daerah  lingkup kegiatan DAK diprioritaskan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang kelas SD/SDLB  dan  SMP/SMPLB  yang  rusak  sedang  dan  berat,  pembangunan Ruang  Kelas  Baru  (RKB)  termasuk  perpustakaan  dan  mutu  bangunan ditingkatkan menjadi kelas B yang semula kelas C, dan memperhatikan Indeks Kemahalan  Konstruksi  (IKK)  masing-masing  daerah  serta  kebutuhan  sarana peningkatan mutu.

4.  Kegiatan  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran  2011  untuk  SD/SDLB  digunakan untuk pembangunan prasarana pendidikan yang terdiri atas:

a. rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan sedang;

b. pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya; dan

c.  pembangunan  ruang  perpustakaan/pusat  sumber  belajar  beserta  perabotnya.

5.  Dana  Alokasi  Khusus  Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran  2011  untuk  SD/SDLB sebesar Rp.8.033.040.000.000,- (delapan triliun tiga puluh tiga miliar empat puluh juta rupiah)  digunakan untuk pembangunan prasarana pendidikan dan  penyediaan  sarana  peningkatan  mutu  dengan  rentang  35%  s.d.  65% sesuai  dengan  kebutuhan  kabupaten/kota  untuk  masing-masing  kegiatan berikut:

a. pembangunan  prasarana  pendidikan  meliputi:  (1)  rehabilitasi  ruang  kelas  rusak  sedang  dan  berat,  (2)  pembangunan  ruang  kelas  baru  beserta perabotnya, dan (3) pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; dan  b. penyediaan  sarana  peningkatan  mutu  pendidikan  meliputi:  (1)  buku  pengayaan,  (2)  buku  referensi,  (3)  buku  panduan  pendidik,  (4)  alat  peraga pendidikan,  (5)  sarana  penunjang  pembelajaran/alat  elektronik  pendidikan, dan  (6)  sarana  teknologi  informasi  dan  komunikasi  pendidikan,  dan multimedia interaktif.

Contoh  rentang  penggunaan  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran  2011 Untuk SD/SDLB.

 

6.  Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB dibagi  dalam 4 (empat) kategori yaitu:

a. Kategori 1  : rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan/atau sedang;   b. Kategori 2  : pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;  c.  Kategori 3   : pembangunan perpustakaan, perabotnya dan sarana    peningkatan mutu pendidikan;  d. Kategori 4  : sarana peningkatan mutu pendidikan.

7.  Target  yang  akan  dicapai  dalam  kegiatan  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran 2011 untuk SD/SDLB adalah:

a.  tersedianya ruang kelas yang cukup dan layak;

b.  tersedianya ruang perpustakaan beserta perabotnya; dan

c.  tersedianya sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai.

8.  Asas umum dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011  meliputi:

a.  efisien,  berarti  pelaksanaan  DAK  Bidang  Pendidikan  harus  diusahakan  dengan  menggunakan  dana  dan  daya  yang  terbatas  untuk  mencapai sasaran  yang  ditetapkan  dalam  waktu  sesingkat-singkatnya  dan  dapat dipertanggungjawabkan;  b.  efektif,  berarti  pelaksanaan  DAK  Bidang  Pendidikan  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  telah  ditetapkan  dan  dapat  memberikan  manfaat  yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;  c.  terbuka dan bersaing, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus  terbuka  bagi  penyedia  barang/jasa  yang  memenuhi  persyaratan  dan dilakukan  melalui  persaingan  yang  sehat  di  antara  penyedia  barang/jasa yang  setara  dan  memenuhi  syarat/kriteria  tertentu  berdasarkan  ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;  d.  transparan,  berarti  menjamin  adanya  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  dapat  mengetahui  dan  mendapatkan  informasi  mengenai pengelolaan DAK Bidang Pendidikan;  e.  akuntabel,  berarti    pelaksanaan  kegiatan  DAK  Bidang  Pendidikan  dapat  dipertanggungjawabkan;  f.  adil/tidak  diskriminatif,  berarti  memberikan  perlakuan  yang  sama  bagi semua  calon  penyedia  barang/jasa  dan  tidak  mengarah  untuk  memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;  g.  kepatutan,  yaitu  penjabaran  kegiatan  DAK  Bidang  Pendidikan  harus  dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan  h.  manfaat,  berarti  pelaksanaan  kegiatan  DAK  Bidang  Pendidikan  yang  sejalan  dengan  prioritas  nasional  yang  menjadi  urusan  daerah  dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

 III.  PERENCANAAN TEKNIS

Mekanisme  pengalokasian  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran  2011  untuk SD/SDLB dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1.  Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian  Pendidikan  Nasional  melakukan  sosialisasi  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun Anggaran 2011 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi;  2.  Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota  melakukan  pemetaan  dan  menetapkan  sekolah calon penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a.  Kebutuhan  sekolah  sesuai  dengan  kegiatan  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB, dan   b.  Alokasi  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran  2011  untuk  SD/SDLB  yang diterima dan dana pendamping (APBD);  3.  Atas  usulan  dari  Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota,  Bupati/Walikota  menetapkan  sekolah  penerima  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran 2011 untuk SD/SDLB melalui Surat Keputusan;  4.  Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor  216/PMK.07/2010  tentang  Alokasi  dan  Pedoman  Umum  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Tahun Anggaran  2011,  daerah  wajib  menyampaikan  rencana  penggunaan  DAK Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran  2011  kepada  Direktur  Jenderal Pendidikan  Dasar  c.q  Direktur  Pembinaan  Sekolah  Dasar  dengan  tembusan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;

5.  Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota  melakukan  sosialisasi  kegiatan  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran  2011  untuk  SD/SDLB  kepada  sekolah calon penerima DAK Bidang Pendidikan;  6.  Penggunaan anggaran DAK  Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011  untuk  SD/SDLB  yang  tidak  sesuai  dengan  Petunjuk  Teknis  Penggunaan  DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011  untuk SD/SDLB menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan SKPD yang bersangkutan;  7.  Sekolah  menerima  dan  menginventarisasikan  barang  yang  diperoleh  dari  kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB.    IV.  KRITERIA  SD/SDLB  PENERIMA  DAK  BIDANG  PENDIDIKAN  TAHUN  ANGGARAN 2011.

1. Kriteria Umum:  a.  Diprioritaskan  untuk  sekolah  yang  berlokasi  di  daerah  miskin,  terpencil,  tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan dengan negara lain;  b.  Belum  memiliki  prasarana  dan/atau  sarana  peningkatan  mutu  pendidikan  yang memadai;  c.  Pada  tahun  anggaran  2011  tidak  sedang  menerima  bantuan  sejenis  baik  dari sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber dana daerah (APBD I atau APBD II);  d.  Setiap  sekolah hanya berhak mendapatkan satu  kategori  peruntukan  DAK  Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk SD/SDLB.

  2. Kriteria Khusus  a.  Kategori 1     1)   Diperuntukkan  bagi  SD/SDLB  yang  memiliki  ruang  kelas  rusak  berat  dengan  tingkat  kerusakan  46%  s.d  65%  dan  rusak  sedang  dengan tingkat kerusakan 31% s.d 45%;  2)   Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) yang mempunyai  potensi  berkembang  dan  dalam  tiga  tahun  terakhir  mempunyai  jumlah siswa stabil atau meningkat; dan  3)   Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB)  dibangun di atas  lahan  milik  sendiri  (milik  pemerintah  untuk  sekolah  negeri;  milik yayasan  untuk  sekolah  swasta)  yang  dibuktikan  dengan  bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. b.  Kategori  2    1)  Diperuntukkan bagi SD/SDLB yang memiliki jumlah rombongan belajar  lebih banyak dari jumlah ruang kelas yang ada;   2)  Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB)  yang mempunyai  potensi  berkembang  dan  dalam  tiga  tahun  terakhir  mempunyai kecenderungan jumlah siswa stabil atau meningkat;  3)  Memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang kelas baru dengan  ukuran 7m x 8m, lengkap dengan perabotnya;  4)  Jika SD/SDLB tidak memiliki lahan yang cukup, maka ruang kelas baru  dapat  dibangun  bertingkat  dengan  ketentuan  konstruksi  bangunan lantai 1 (satu) telah memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat. c.  Kategori 3       1)  Diperuntukkan  bagi  SD/SDLB  yang  telah  memiliki  ruang  kelas  cukup  dan  layak  tetapi  belum  memiliki  perpustakaan  dengan  luas  minimal 56m 2  serta sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai;   2)  Memiliki  lahan  yang  cukup  untuk  membangun  ruang  perpustakaan/  pusat sumber belajar seluas minimal 56m 2 ;  3)  Jika  SD/SDLB  tidak  memiliki  lahan  yang  cukup,  maka  ruang  perpustakaan/ pusat sumber belajar dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan  konstruksi  bangunan  lantai  1  (satu)  telah  memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat.  d.  Kategori 4       Diperuntukkan  bagi  SD/SDLB  yang  telah  memiliki  ruang  kelas  cukup  dan layak  serta  perpustakaan/pusat  sumber belajar  dengan  luas minimal  56m 2   tetapi belum memiliki sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai.

V.  PENYALURAN DAN PELAKSANAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN

1.  Penyaluran Dana  a. DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran  2011  disalurkan  dengan  cara  pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (kabupaten/kota).    b. Mekanisme  dan  tata  cara  mengenai  penyaluran  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran  2011  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.

2.  Pelaksanaan  Pelaksanaan  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran  2011  menggunakan metoda  pengadaan  barang/jasa  sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  No.  54 Tahun 2010 dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.   3.  Pelaksana  Pelaksana  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran  2011  adalah  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Kabupaten/Kota  yang  memiliki  tugas  dan tanggung jawab di bidang pendidikan.

  VI.  PENGGUNAAN  DAK  BIDANG  PENDIDIKAN  TAHUN  ANGGARAN  2011  UNTUK  SD/SDLB

Alokasi  Dana  untuk  pembangunan  prasarana  pendidikan  didasarkan  pada perhitungan  proporsi  antara  kebutuhan  pembangunan  prasarana  pendidikan  dan sarana  peningkatan  mutu  pendidikan  yang  ditetapkan  dengan  rentang penggunaan sebagaimana dimaksud pada Angka II.5.

  1. DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB (Kategori 1):  a. Penggunaan  DAK  Bidang  Pendidikan  untuk  SD/SDLB  Kategori  1,  meliputi  rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan rusak sedang;   b. Jumlah  ruang  kelas  yang  direhabilitasi  disesuaikan  dengan  kebutuhan  sekolah  berdasarkan  hasil  pemetaan  sekolah  oleh  Dinas  Pendidikan Kabupaten/Kota;  c.  Kegiatan rehabilitasi ruang kelas menggunakan standar bangunan kelas B;   d. Alokasi dana Kategori 1 ditetapkan sebesar Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  untuk  rehabilitasi  ruang  kelas  rusak  berat  dan Rp.41.500.000,-  (empat  puluh  satu  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  untuk rehabilitasi  ruang  kelas  rusak  sedang,  bagi  daerah  dengan  IKK  =  1. Kabupaten/kota  dapat  menggunakan  IKK=1,  apabila  menurut  hasil perhitungan,  dengan  biaya  satuan  tersebut  telah  mencukupi  untuk rehabilitasi ruang kelas;  e. Standar  dan  spesifikasi  teknis  rehabilitasi  ruang  kelas  dijelaskan  pada  lampiran II peraturan ini.

2. DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB (Kategori 2):  a. Penggunaan  DAK  Bidang  Pendidikan  untuk  SD/SDLB  Kategori  2  meliputi  pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;  b. Jumlah  ruang  kelas  yang  akan  dibangun  disesuaikan  dengan  kebutuhan  sekolah  berdasarkan  hasil  pemetaan  sekolah  oleh  Dinas  Pendidikan Kabupaten/Kota;  c.  Kegiatan  pembangunan  ruang  kelas  baru  menggunakan  standar  bangunan  kelas B dengan konstruksi bangunan tahan gempa.  d. Alokasi dana Kategori 2 ditetapkan sebesar Rp.104.500.000,- (seratus empat  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  dengan  rincian:  (a)  Pembangunan  ruang  kelas  baru sebesar Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah)  bagi daerah dengan IKK = 1, dan (b) Perabot ruang kelas baru sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Kabupaten/kota dapat menggunakan IKK=1,  apabila  menurut  hasil  perhitungan,  dengan  biaya  satuan  tersebut telah mencukupi untuk pembangunan ruang kelas baru;   e. Standar  dan  spesifikasi  teknis  pembangunan  ruang  kelas  baru  dijelaskan  pada lampiran II peraturan ini.

3. DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB (Kategori 3):  a. Penggunaan  DAK  Bidang  Pendidikan  untuk  SD/SDLB  Kategori  3  meliputi  pembangunan  ruang  perpustakaan,  perabot  pendukung  perpustakaan,  dan sarana peningkatan mutu pendidikan,  b. Kegiatan  pembangunan  ruang  perpustakaan  menggunakan  standar  bangunan kelas B dengan konstruksi bangunan tahan gempa.  c.  Alokasi  dana  Kategori  3  ditetapkan  sebesar  Rp.100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah),  terdiri:  dari  (a)  Pembangunan  ruang  perpustakaan  sebesar Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) bagi daerah dengan IKK=1. Kabupaten/kota  dapat  menggunakan  IKK=1,  apabila  menurut  hasil perhitungan,  dengan  biaya  satuan  tersebut  telah  mencukupi  untuk pembangunan  perpustakaan;  dan  (b)  Perabot  pendukung  perpustakaan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);  d. Ruang  perpustakaan  yang  dibangun  beserta  perabot  pendukung  perpustakaan  dan  penyediaan  sarana  peningkatan  mutu  pendidikan  sesuai dengan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil pemetaan  sekolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;  e. Standar  dan  spesifikasi  teknis  pembangunan  perpustakaan  beserta  perabot  pendukung perpustakaan dijelaskan pada lampiran II peraturan ini;   f.  Standar  dan  spesifikasi  teknis  buku,  alat  pendidikan,  sarana  penunjang  pembelajaran/alat  elektronik  pendidikan,  sarana  teknologi  informasi  dan komunikasi  pendidikan,  dan  multimedia  pembelajaran  interaktif,  diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Pendidikan secara tersendiri .

VII.  ACUAN PENGADAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011  UNTUK SD/SDLB

1.  Penggunaan  DAK  Bidang  Pendidikan  untuk  SD/SDLB  dalam  pengadaan pembangunan  prasarana  pendidikan  mengacu  pada  Lampiran  II  peraturan ini.

2.  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan acuan minimal dalam pelaksanaan pengadaan.

3.  Alokasi  dana  yang  ditetapkan  merupakan  besaran  patokan  biaya  tertinggi yang  menjadi  dasar  acuan  bagi  pelaksana  DAK  Bidang  Pendidikan  dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

4.  Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS adalah sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yaitu harga  pasar  setempat  berdasarkan  hasil  survei  menjelang  dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:  a.  informasi  biaya  satuan  yang  dipublikasikan  secara  resmi  oleh  Badan  Pusat Statistik (BPS);  b.  informasi  biaya  satuan  yang  dipublikasikan  secara  resmi  oleh  asosiasi  terkait dan sumber dana lain yang dapat dipertanggungjawabkan;  c.  daftar  biaya/tarif  Barang/Jasa  yang  dikeluarkan  oleh  agen  tunggal/pabrikan;  d.  biaya  Kontrak  sebelumnya  atau  yang  sedang  berjalan  dengan  mempertimbangkan faktor perubahan biaya;  e.  inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank  Indonesia;  f.  hasil  perbandingan dengan  Kontrak  sejenis, baik  yang  dilakukan  dengan  instansi lain maupun pihak lain;  g.  perkiraan  perhitungan  biaya  yang  dilakukan  oleh  konsultan  perencana  (engineer’s estimate); dan   h.  informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

5.  Apabila  terdapat  sisa  dana  dalam  pelaksanaan  DAK  Bidang  Pendidikan, maka  sisa  dana  tersebut  dapat  digunakan  untuk  menambah  volume  atau sasaran sesuai dengan peruntukannya.

6.  Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana Perimbangan,  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran  2011  hanya  boleh digunakan  untuk  membiayai  pengadaan  barang  sesuai  dengan  Petunjuk Teknis DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 ini.

VIII.  KEGIATAN-KEGIATAN  YANG  TIDAK  DAPAT  DIBIAYAI  DAK  DAN  PEMENUHANNYA

1. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK

a. administrasi kegiatan;

b. penyiapan kegiatan fisik;

c.  penelitian;

d. pelatihan;

e. perjalanan dinas; dan

f.  kegiatan-kegiatan  yang  tidak  termasuk  dalam  Petunjuk  Teknis  Penggunaan  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran  2011  untuk  SD/SDLB  seperti  izin mendirikan  bangunan,  pembebasan  tanah,  pematangan  tanah,  konsultan, dan sebagainya.

2. Pemenuhan Biaya yang tidak dapat dibiayai  DAK  Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK sebagaimana dimaksud pada angka 1, pembiayaannya  dibebankan  dari  anggaran/biaya  umum  yang  disediakan melalui APBD atau sumber pembiayaan lain di luar dana pendamping.

IX.  TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

   1. Dinas Pendidikan Provinsi   a. Mengkoordinasikan  sosialisasi  pelaksanaan  DAK  bagi  kabupaten/kota  sebagai  tindak  lanjut  sosialisasi  di  tingkat  pusat  dengan  mengundang  nara sumber dari institusi yang relevan;   b. Melaksanakan  supervisi  dan  monitoring  serta  penilaian  terhadap  pelaksanaan DAK bidang pendidikan untuk SD/SDLB di kabupaten/kota;  c.  Melaporkan  hasil  supervisi  dan  monitoring  kepada  Direktur  Jenderal  Pendidikan Dasar, u.p. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota   a.  Menganggarkan  dana  pendamping  dalam  APBD  sekurang-kurangnya  10%  (sepuluh  persen)  dari  besaran  alokasi  DAK  yang  diterimanya,  sesuai dengan  Pasal  61  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005 tentang Dana Perimbangan;   b.  Menyediakan  anggaran/dana  biaya  umum  untuk  kegiatan  perencanaan,  sosialisasi, pengawasan, biaya lelang dan biaya operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan;  c.  Menetapkan  nama-nama  SD/SDLB  penerima  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran  2011  dalam  Keputusan  Bupati/Walikota  dan  salinannya disampaikan  kepada  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Dasar  up.  Direktur Pembinaan  Sekolah  Dasar,  dan  Kepala  Dinas  Pendidikan  Provinsi setempat;   d.  Bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  DAK  di  tingkat  kabupaten/kota.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota    a. Menetapkan  panitia  pengadaan  kegiatan  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun  2011 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;  b. Membentuk  Tim  Teknis  untuk  melakukan  pemetaan  dan  pendataan  kondisi  prasarana sekolah dan sarana peningkatan mutu pendidikan di sekolah;   c.  Membuat  rencana  alokasi  jumlah  SD/SDLB  yang  akan  menerima  DAK  Bidang  Pendidikan  per  kecamatan,  sesuai  dengan  kriteria  yang  telah ditetapkan;  d. Mengusulkan nama-nama SD/SDLB sasaran DAK Bidang Pendidikan  tahun  2011 kepada Bupati/Walikota, berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan;  e. Menyampaikan  rencana  penggunaan  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran  2011  kepada  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Dasar  c.q  Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;  f.  Melaksanakan  kegiatan  pengadaan  barang/jasa  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan;  g. Melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  serta  menyusun  pelaporan  kegiatan  DAK  Bidang  Pendidikan  dengan  mengacu  pada  Surat  Edaran  Bersama Menteri  Negara  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala  Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Menteri  Keuangan,  dan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  0239/M.PPN/11/2008,  SE  1722/MK  07/2008, 900/3556/SJ  Tanggal  21  November  2008  perihal  Petunjuk  Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK; dan  h. Melaporkan  pelaksanaan  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran  2011  kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar up. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar.

4. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota  Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  66  Tahun  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17 tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan.  Dalam  konteks kegiatan  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran  2011,  Dewan  Pendidikan Kabupaten/Kota  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  melakukan  pengawasan dalam  rangka  transparansi  dan  akuntabilitas    pelaksanaan  DAK  Bidang Pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

5. Kepala Sekolah   a. Bersama  guru  terkait  memeriksa  kelengkapan,  kondisi,  dan  kesesuaian  barang dengan naskah Berita Acara Serah Terima;  b. Menandatangani berita acara serah terima barang di sekolah;

c.  Mencatat hasil DAK bidang pendidikan sebagai inventaris sekolah.

6. Komite Sekolah  Komite  Sekolah  melakukan  tugas  dan  fungsi  sesuai  dengan  Peraturan

Pemerintah  No.  17  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan Pendidikan  yang  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  66  Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan  Pendidikan.  Dalam  konteks  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun Anggaran 2011, Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan  dalam  rangka  transparansi  dan  akuntabilitas  pelaksanaan  DAK Bidang Pendidikan di tingkat sekolah.

X   PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN SANKSI

1. Pelaporan   Laporan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan kabupaten/kota, dan laporan pusat.    Laporan Kabupaten/kota.

a.   Bupati/walikota  menyusun  laporan  triwulanan  yang  memuat  laporan  pelaksanaan  kegiatan  dan  penggunaan  DAK  bidang  pendidikansebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini, kepada:

1) Menteri Keuangan;

2) Menteri Pendidikan Nasional; dan

3) Menteri Dalam Negeri.

b.   Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud huruf (a)  dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat  belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.  c.   Rincian  pelaporan  sebagaimana  dimaksud  huruf  (a)  mengacu  pada  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Surat  Edaran  Bersama  Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  Nasional,  Menteri  Keuangan,  dan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  0239/M.PPN/11/2008,  SE  1722/MK  07/2008,  900/3556/SJ  Tanggal 21  November  2008  perihal  Petunjuk  Pelaksanaan  Pemantauan  Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan

a. Pemantauan dan Evaluasi  Pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  DAK  Bidang  Pendidikan  dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta institusi lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam  Surat  Edaran  Bersama  Menteri  Negara  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Menteri Keuangan,  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  0239/M.PPN/11/2008,  SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan  Pemantauan  Teknis  Pelaksanaan  dan  Evaluasi  Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

b.  Pengawasan.   Pengawasan  fungsional/pemeriksaan  tentang  pelaksanaan  kegiatan  dan administrasi  keuangan  DAK  Bidang  Pendidikan  Tahun  Anggaran  2011 dilaksanakan  oleh  Inspektorat  Jenderal  Kementerian  Pendidikan  Nasional dan Inspektorat Daerah.

3. Sanksi

a. Setiap  orang  atau  sekelompok  orang  di  setiap  tingkat  pelaksana  yang  melakukan  tindakan  penyalahgunaan,  penyimpangan  pelaksanaan  kegiatan dan  keuangan  sebagaimana  tertuang  dalam  petunjuk  teknis  ini  serta peraturan  perundang-undangan  yang  terkait,  ditindak  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pemerintah  kabupaten/kota  yang  melakukan  kegiatan    tidak  berpedoman  pada  petunjuk  teknis  ini  serta  peraturan  perundangan  lain  yang  terkait, dipandang sebagai penyimpangan yang akan dikenai sanksi hukum.

XI   KETENTUAN LAIN

  1.  Bagi  Daerah  yang  terkena  dan/atau  terjadi  bencana  alam,  dana  DAK  bidang  pendidikan  dapat  digunakan  secara  keseluruhan  sesuai  kebutuhan  daerah terkait dengan bidang pendidikan, setelah mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional.

2.  Bencana  alam  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  1  merupakan  bencana  alam yang dinyatakan secara resmi oleh kepala daerah setempat.

3.  Mekanisme pengajuan usulan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:   a.  Pemerintah  kabupaten/kota  mengajukan  usulan  perubahan  kegiatan  kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.