Ada Apa dengan Pendidikan di Indonesia

Dan sejarah akan menulis, di sana, di antara benua Asia dan Australia, antara Lautan Teduh dan Lautan Indonesia, adalah hidup suatu bangsa yang mula mula mencoba untuk hidup kembali sebagai bangsa. Akhirnya kembali menjadi satu kuli di antara bangsa bangsa. Kembali menjadi een natie van koelies, en een koelie onder de naties ( Sukarno. “ Tahun Vivere Pericoloso “ 17 Agustus 1964 )

Ki-hajar-DewantaraSepertinya kita terus bertanya tanya dengan landasan pendidikan negeri ini. Seolah-olah sistem pendidikan di negeri ini stagnan kalau tidak mau disebut mundur. Dulu, akhir tahun 60-an dan awal 70an. Kita mengekspor guru guru dan dosen ke Malaysia. Mereka belajar di sekolah dan perguruan tinggi kita. Sekarang anak-anak kita bergantian yang menuntut ilmu ke semenanjung Melayu. Belajar di Malaysia jauh lebih bergengsi dan berkualitas.

Padahal tidak ada yang salah. Dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional no 20/2003 memuat visi, misi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional serta strategi untuk mewujudkan pendidikan bermutu yang relevan dengan masyarakat dan berdaya saing global.

Ada 3 prinsip perubahan utama dalam reformasi pendidikan nasional. Pertama, perubahan paradigma pengajaran menjadi pembelajaran. Istilah pengajaran, dalam arti belajar dan mengajar sudah tidak relevan lagi, Jika selama ini menitikberatkan pada peran pendidik memberikan pengetahuan kepada murid / peserta didik. Maka sekarang murid atau peserta didik didorong untuk mengembangkan potensi dan kreativitas diri.

Kedua. Perubahan pandangan peran manusia, yang tadinya dianggap sebagai sumber daya pembangunan, sekarang menjadi menjadi manusia berbudaya sebagai subyek pembangunan yang utuh.

Jika dulu murid atau peserta didik diarahkan menjadi manusia siap kerja. Pola pikir ini masih sisa pengaruh budaya kolonial dimana, pemerintah penjajahan membutuhkan tenaga kerja rendahan siap pakai untuk mengisi peran ambtenaar, mandor perkebunan atau pamong praja. Sementara dengan perkembangan jaman, sekarang dia menjadi subyek yang bahkan bisa menciptakan lapangan kerja.

Ketiga. Perubahan pandangan tentang keberadaan anak didik dengan memahami mereka. Melihat lingkungan tempat mereka tinggal dan budaya setempat. Perbedaan anak didik lebih dihargai daripada persamaan.

Demikian pula dalam salah satu diskusi dalam kuliah umum bertajuk Pendidikan dan Agama di Gedung Sayap Selatan (GSS) C Masjid Salman ITB pada Senin (29/11) malam. Kegiatan ini merupakan rangkaian serial kuliah umum Beragama dalam Pergolakan Budaya yang diselenggarakan Divisi Pengkajian dan Penerbitan (DPP) YPM Salman ITB.

“Apa fungsi pendidikan? Untuk memperoleh kehidupan yang layak ataukah untuk membantu mengenal diri sendiri?” tanya Alfathri Adlin, pengkaji budaya dan agama. Tampaknya wajar Alfathri melontarkan pertanyaan tersebut. Karena Alfathri menilai, pendidikan di Indonesia diarahkan untuk mencetak kuli, bukan untuk mengenal diri.

Lebih lanjut, Alfathri menyampaikan bahwa pendidikan yang diarahkan untuk menciptakan mental kuli ini, telah dimulai sejak jaman Belanda melalui Politik Etisnya. Walaupun berjudul politik balas budi, tetapi hal tersebut merupakan usaha Belanda untuk mencari tenaga administrasi murah.

Usai merdeka pun, pendidikan Indonesia tidak menjadi lebih baik. Pendidikan segera diterkam oleh kepentingan politis. Pada era Orde Baru misalnya. Pendidikan diperlakukan sebagai sarana pengembangbiakan kontrol politis secara sistematis demi melestarikan status quo.

Tidak hanya itu saja, pendidikan juta berfungsi menjadi pabrik suku-cadang bagi struktur raksasa kapitalisme global. “Dengan demikian, sejarah pendidikan kita adalah sejarah pelestarian mentalitas kuli secara sistematis,” simpul Alfathri.

Hal ini bisa dilihat dari rencana pemerintah Indonesia yang menargetkan lulusan SMK sebesar 70 persen, dan hanya 30 persen lulusan SMA. “Alasannya sih keren. Agar (manusia Indonesia) siap terjun ke dunia profesional.  Bahasa lainnya, jadi kuli,” tegas Alfathri.

Tidak hanya di kalangan pendidikan menengah. Pragmatisme juga melanda dunia pendidikan tinggi Indonesia. Banyak orang melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang S3 hanya untuk menggapai jabatan, golongan, dan status sosial yang lebih tinggi. Bukan karena mencintai pengetahuan.

Alfathri membandingkan masyarakat pendidikan di Eropa dan Amerika. Di sana, hanya 50 persen lulusan S2 yang berasal dari penduduk setempat. Sisanya adalah warga pendatang. Sedangkan lulusan S3, mayoritas adalah warga pendatang. Itu pun bagi mereka yang memang memiliki cita-cita untuk menjadi dosen dan peneliti saja.

Fenomena ini didorong oleh kecenderungan masyarakat Eropa yang lebih memilih bidang profesional. “Dua hingga enam tahun mereka gunakan sebaik-baiknya untuk meniti jenjang karir, mereka lebih realistis,” ungkap Alfathri.

Berkaitan dengan agama, Alfathri menilai bahwa semua agama menyinggung dan berkepentingan terhadap arah pendidikan manusia. Agama, lanjut Alfathri, menyebutkan bahwa manusia memiliki cetak biru dalam penciptaannya. Cetak biru ini dijabarkan sebagai energi minimum, yaitu suatu kemampuan utama yang dimiliki seseorang yang mengalir dengan mudah ketika mengerjakan sesuatu.

Seyogyanya pendidikan harus selaras dengan agama. Dalam hal ini, pendidikan harus membuat manusia mengenal dirinya sendiri. “Pendidikan seyogyanya mengarahkan (manusia) ke arah cetak birunya,” tandas Alfathri.

Namun hingga 14 tahun reformasi, tanda tanda perubahan belum kelihatan juga. Bahkan pendidik atau guru lebih nyaman dengan kemapanan dan bersikap anti perubahan. Kurikulum berbasis kompetensi sebagai ganti kurikulum berbasis materi tidak membawa perubahan.

Peraturan Mendiknas No. 22 tentang standar isi, menyebut kurikulum tetap berbasis pada materi. Sementara Peraturan Mendiknas No 23 tentang Standar kompetensi Lulusan berisi kurikulum berbasis kompetensi. Ini menyulitkan guru. Mau berpegang pada isi atau kompetensi.

Mohammad Nur, guru Taman Kanak Kanak Mentari, Kelurahan Lampe, Bima, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat telah memulai dengan metode kompetensi dari lingkungan sekitar murid. Sebelumnya ia mengusulkan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Bima tentang realita sosial yang ada, yakni banyaknya anak anak usia dini tidak bersekolah karena kemiskinan atau harus membantu orang tua diladang. Kemudian dibentuk ‘ Kelompok Belajar ‘ sebagai bagian dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini ) yang biasanya beranggotakan 20 siswa setiap kelompok. Kelompok belajar ini menggunakan media pembelajaran yang tidak jauh dari lingkungan alam sekitar rumah, sekolah dan kehidupan sehari hari siswa. Ia mengajarkan kepekaan terhadap alam dan lingkungan. Bagaimana melihat realita petani yang bekerja di sawah, sampai belajar mendaur/ memisahkan gelas, botol plastik minuman bekas hajatan di kampung mereka.

Pria dengan gaji honorer sebesar Rp 300.000,- harus menempuh perjalanan naik turun bukit agar bisa menjangkau dusun dusun terpencil. Kadang ia menginap di rumah muridnya untuk menghemat biaya penginapan.

Pendidikan bukan lagi monopoli guru atau pendidik resmi dari pemerintah. Di daerah Papua seperti di Pulau Teflio, yang masih kabupaten Sorong, murid kelas I sampai VI diajar oleh 3 orang guru saja. Karena berada di pesisir, sekolah didirikan dalam bentuk rumah panggung. Siswa pun cukup duduk lesehan bersama guru. Kekurangan guru dan jauhnya rentang wilayah, membuat Yayasan Kalabia mengoperasikan Kapal pendidikan Kalabia yang berlayar selama 20 hari dari setiap bulannya di seluruh pulau pulau di sekitar Raja Ampat. 10 hari sisanya digunakan untuk merawat kapal. Tiap kampung disinggahi selama 3 hari. Di dalam kapal, selain memutar film dan membekali dengan bacaan, anak anak diperkenalkan ciri khas ekosistem kelautan seperti mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Ini merupakan kepedulian dengan terobosan kompetensi muatan local.

Siapa sangka 76 tahun, jauh di pelosok Pulau Banda. Pendiri Republik kita, Hatta dan Syahrir telah memulai pengajaran yang memahami pribadi anak. Mereka, anak anak di Pulau Banda, cucu dan kemenakan Baadilla belajar membaca, sejarah, berhitung. Juga sopan santun sebagai pelajaran utama. Semangat perjuangan ditularkan dalam kegiatan permainan mereka. Om Kaca mata demikian Hatta kerap dipanggil, suatu mencat perahu dengan warna merah putih. Seorang pejabat setempat, orang Belanda mempertanyakan kegiatan yang berbau patriotic ini. Kenapa tidak ada warna biru setitikpun.

Hatta dengan tenang menjawab. “ Anda tahu sendiri, laut sudah berwarna biru “. Si pejabat pun manggut manggut dan ngeloyor pergi.

Syahrir pun menanamkan kecintaan terhadap tanah air, dengan membawa anak anak menuju pulau pulau kecil yang tersebar, sambil menunjukan luasnya Indonesia. Di sana, di pantai yang sepi ia mengajarkan anak anak bermain sambil belajar bernyanyi lagu Indonesia Raya.

Bahkan dalam RAPBN 2013 dalam subjudul pendidikan murah yang terjangkau, masih dibuka dengan kalimat ‘ Sumber daya yang andal dan terdidik ‘. Padahal kata sumber daya manusia dalam prinsip kedua reformasi pendidikan telah diganti menjadi manusia sebagai subyek pembangunan yang seutuhnya.

Pendidik Utomo Dananjaya dari Universtitas Paramadina melihat konteks Presiden SBY menegur anak yang tertidur di depan umum sewaktu upacara Hari Anak Nasional, justru tidak memahami prinsip kebebasan anak. Anak anak yang lelah menunggu Presiden dari pukul 6 pagi, tentu berbeda dengan orang tua yang tahan menunggu berjam jam. Artinya sejak dinipun pemimpin kita justru tidak menghargai sifat dasar anak anak.

Bung Karno pernah sekali waktu menolak tekanan perusahaan Multinasional seperti Stanvac atau Caltex. Ia tak mau membuka lebih luas ladang ladang eksplorasi minyak di Indonesia, karena alasan sederhana. ‘ Saya menunggu Indonesia memiliki insinyur insinyur sendiri, sebelum saya mengijinkan memperluas pengeboran minyak “.

Kini kita bukan saja menghasilkan Insinyur, tapi dokter, sarjana hukum, ekonom, ahli pesawat terbang dan berbagai macam keahlian. Namun kita masih saja gagal menghasilkan pendidikan yang murah dan berkualitas.

Kita masih belum mampu menyediakan buku buku murah. Padahal rakyat yang gemar membaca sudah merupakan asset bagus bagi pendidikan. Kita bisa mencontoh India, yang bisa menghasilkan buku buku dengan harga sangat murah yang terjangkau masyarakat miskin.

Bagi pembuat kebijakan di negeri ini, memberi subsidi pada sektor konsumtif seperti bahan bakar, pangan atau infrastruktur. Jauh lebih menarik dan popular daripada memberi subsidi ke percetakan buku buku.

Bagi yang mampu, lebih rela mengirim anak anaknya belajar pada guru guru asing di sekolah Internasional atau sekolah sekolah plus. Sementara mereka, sebagian besar yang tidak mampu, hanya bersekolah ala kadarnya, sehingga tetap menjadi kuli pada akhirnya. Ironisnya pendidikan justru menciptakan jurang pemisah kelas kelas sosial di masyarakat.

Kita tak perlu ragu menerjemahkan ini. Soewardi Soerjadiningrat, lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara yang mendirikan sekolah Taman Siswa di Yogyakarta tahun 1922, sudah mengajarkan pola interaksi guru, masyarakat, keluarga. Ia memiliki prinsip pendidikannya yang terkenal berbunyi “ Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani “ artinya didepan masyarakat, guru memberi teladan, di tengah masyarakat membangun motivasi, dan di belakang mendorong semangat.

Guru memegang peran penting untuk melakukan fungsi pendidikan. Ki Hajar Dewantara sendiri dengan mengubah namanya dari Soewardi Soeryaningrat karena ingin menunjukkan perubahan sikapnya dari sosok pahlawan aktivis pergerakan nasional ke guru yang berjiwa ksatria. Bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi bermutu dalam pribadi dan rohani ( agama ), Tanpa harus menjadi pahlawan, Guru menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa.

Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa dan karya. Pengembangan manusia melalui pendidikan menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pendidikan yang terlalu menitikberatkan pada satu daya akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Ironisnya pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta, dan kurang memperhatikan pengembangan karya dan karsa. Jika berlanjut terus hanya menjadikan manusia kaku yang tidak humanis.

Jika saja kita konsisten saja dengan semangat pendidikan Ki Hajar Dewantara sejak awal. Kita tidak akan melihat murid murid saling berkelahi tawuran di jalan jalan.

Mohammad Nur, terasing dan sepi dalam pengabdiannya di ujung daerah terpencil Pulau Sumbawa. Kita melihatnya jadi sebagai role model atau sosok keteladanan, baru kemudian menjadi fasilitator dan pendidik. Ia tidak perlu berkeluh kesah atau berpretensi sebagai pahlawan.

Tahun masa kini dan kedepan, akan membawa bangsa kita pada momen to be or not to be. Dengan pendidikan yang benar dan terarah, kita akan mempercayakan pengelolaan negeri ini pada anak cucu kita dengan bekal yang cukup. Jika semakin banyak guru guru dengan pengabdian seperti Muhammad Nur, reformasi pendidikan yang tidak setengah setengah dari Pemerintah, termasuk peningkatan kesejahteraan pengajar. Kita tak perlu cemas dengan hari depan bangsa kita.

Penerawangan Bung Karno pada awal tulisan ini bisa saja salah. Namun dengan pendidikan yang salah urus, menjadi kuli diantara bangsa bangsa bukan suatu hal yang mustahil. Semoga saja tidak.

Sumber: http://blog.imanbrotoseno.com, http://salmanitb.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s