PERANAN PGRI DALAM MEMPERJUANGKAN NASIB GURU

Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Bekasi Timur yang diketuai oleh H. Supyanto, M.Pd telah memilih dan melantik pengurus Ranting yang tersebar di masing-masing gugus sekolah dasar di wilayah kecamatan Bekasi Timur. Selama ini keberadaan organisasi profesi yang bernama PGRI di Bekasi khususnya hanya dipandang sebelah mata oleh para guru terutama oleh guru-guru SD negeri sebagai anggotanya, karena kesan yang tertangkap oleh anggota hanya potongan gaji untuk iuran setiap bulan. Ditambah lagi khususunya di Bekasi untuk membangun gedung PGRI diambil dari potongan gaji guru SD sementara yang menikmati guru-guru SMP, SMA dengan berdirinya sekolah yang berlebel PGRI.

Kesan buruk ini, dapat ditepis oleh kepengurusan Pak Haji ini dengan dibentuknya pengurus Ranting di SMP dan SMA di Bekasi Timur, dan ini baru terjadi dari kepengurusan sebelumnya.

Untuk melihat lebih jauh perjuangan PGRI, penulis mengambil referensi dari berbagai sumber dalam rangka memberikan informasi kepada rekan-rekan guru SD khususnya di kecamatan Bekasi Timur.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi profesi terbesar yang dimiliki oleh guru di Indonesia adalah organisasi yang sangat ideal dan tepat sebagai wadah untuk meningkatkan profesionalisme guru, mengatasi berbagai masalah yang dihadapi para guru serta memperjuangkan nasib guru dan pendidikan pada umumnya. Agar guru dan tenaga kependidikan dapat berperan maksimal dalam menjalankan fungsinya, mereka perlu didukung, dibantu, didorong dan diorganisasikan dalam suatu wadah yang dinamis, prospektif dan mampu menjawab tantangan masa depan. Organisasi yang tepat dan telah mampu melakukan hal itu semua adalah PGRI. Sejarah telah membuktikan bahwa keuletan, kekompakan, kejuangan dan perjuangan PGRI selama ini telah menempatkan PGRI bukan saja menjadi organisasi guru dan tenaga kependidikan yang terbesar di Indonesia, tetapi juga merupakan bagian dari organisasi guru dunia yang tersebar di 158 negara di dunia yang anggotanya kini lebih dari 25 juta.

Akan tetapi hingga kini masih banyak guru di Indonesia yang belum masuk sebagai anggota PGRI. Terutama dari kalangan guru swasta atau guru dari Departemen Agama. Hal ini terjadi karena perekrutan anggota PGRI bersifat sukarela dan terlepas dari birokrasi pemerintah. Memang tidak ada aturan yang mewajibkan bahwa semua guru baik negeri maupun swasta harus masuk menjadi anggota PGRI. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak tahu banyak tentang PGRI dan peranannya bagi mereka. Banyak pula di antara mereka baik yang sudah masuk menjadi anggota PGRI maupun yang belum mencibir PGRI itu sendiri. Sebagian beranggapan masuk menjadi anggota PGRI tidak ada manfaatnya. Malah katanya mereka malah rugi karena gajinya dipotong tiap bulan untuk iuran organisasi. Adayang mengatakan PGRI adalah hanya organisasi yang bisanya hanya potong gaji saja, tidak membawa manfaat apa-apa bagi mereka. Padahal sadar atau tidak sadar sebenarnya mereka selama ini telah menikmati berbagai peningkatan dan perbaikan nasib guru bahkan kemajuan dunia pendidikan pada umumnya yang merupakan hasil dari kegigihan perjuangan PGRI yang telah dilakukan selama ini. Mereka tidak ikut iuran, tetapi mereka telah ikut menikmati hasil perjuangannya. Bahkan tidak hanya guru saja yang memetik hasil perjuangan PGRI, tetapi PNS yang lain juga ikut menikmati hasil perjuangan PGRI. Sebagai contoh kenaikan Gaji PNS Rp 155.250,00 pada tahun 1999, mengusulkan tunjangan beras diganti dengan uang, memaksimalkan penggunaan ASKES di RS Swasta dan masih banyak lainnya itu adalah hasil perjuangan PGRI.

Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama menyaksikan pemandangan menarik di televisi dan media massa lainnya. Ribuan guru dengan seragam PGRI secara bergiliran guru dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan dikoordinir pengurus PGRI pusat dan daerah telah melakukan demonstrasi besar-besaran secara nasional dengan menduduki gedung DPR dan instansi pemerintah yang lain seperti kantor menteri Pendidikan Nasional Pusat untuk menuntut peningkatan anggaran pendidikan sampai 20% dari APBN sesuai amanat UUD 1945, peningkatan kesejahteraan guru, terbitnya PP tentang guru dan tuntutan-tuntutan yang lainnya yang menyangkut nasib guru. Demo-demo tersebut juga ternyata membawa hasil, seperti telah terbitnya Permendiknas No. 18/2007 tentang sertifikasi guru yang sekarang telah ramai dilaksanakan oleh sebagian guru dan sebagian guru yang lulus sertifikasi telah menikmati tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok setiap bulan dengan cara dirapel. Ini semua berkat kegigihan dan perjuangan PGRI. Sebagian tuntutan lainnya juga telah terpenuhi oleh pemerintah.

Wajar mereka berpendapat miring tentang keberadaan PGRI karena mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan PGRI. Ketidaktahuan mereka mungkin karena mereka tidak masuk menjadi anggota aktif sehingga tidak tahu banyak hal tentang PGRI dan aktifitasnya, atau menjadi anggota tetapi tidak mau tahu dengan perjuangan PGRI dan segala aktifitasnya.

Guru-guru di lingkungan Departemen Agama misalnya, termasuk di MTs Negeri hampir semua guru di lingkungan Depag belum masuk menjadi anggota PGRI. Termasuk guru –guru di sekolah-sekolah swasta atau guru-guru GTT. Hal ini disebabkan tidak adanya kewajiban atau anjuran resmi dari instansi terkait. Sebenarnya bila kita masuk menjadi anggota PGRI cukup banyak manfaat yang kita dapatkan. Pertama, kita sebagai guru sudah sepantasnya tegabung dalam sebuah organisasi profesi yang dapat melindungi hak-hak guru dan ikut berkiprah secara aktif untuk kemajuan guru. Kedua, dengan bergabung menjadi anggota PGRI kita bias bergaul dengan guru-guru lain dari SD sampai SMA baik dari daerah tingkat kecamatan sampai tingkat nasional. Ketiga, kita akan mendapatkan bantuan hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) bila kita mendapatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hokum baik berkaitan dengan tugasnya maupun kasus pribadi dengan tanpa dipungut biaya. Keempat, ketika pensiun kita akan mendapatkan dana pensiun dari Yayasan Dana Setia Kawan Pensiun PGRI yang besarnya disesuaikan dengan lamanya menjadi anggota PGRI. Kelima, kita akan mendapatkan kartu anggota PGRI dan SK Pengurus PGRI yang dapat dipakai sebagai menambah angka kredit guru atau untuk fortofolio sertifikasi guru. Keenam, dengan menjadi anggota PGRI, kita memiliki banyak kesempatan untuk ikut berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PGRI baik di tingkat kecamatan hingga tingkat pusat yang akan menambah wawasan dan pengalaman tersendiri. Jadi alangkah baiknya bila guru-guru MTsN Jeketro ikut bergabung menjadi anggota PGRI dengan membentuk ranting tersendiri di bawah pengurus Cabang Gubug. Pengurus PGRI cabang Gubug tentunya akan dengan senang hati untuk menerima anggota baru tersebut.

Apa yang Telah Dilakukan PGRI ?

Sebetulnya banyak sekali perjuangan PGRI baik pengurus pusat maupun pengurus daerah dalam memperjuangkan nasib guru pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Adabeberapa hasil perjuangan PGRI yang perlu ditunjukan untuk menghindari fitnah dan dapat mengurangi peran serta sebagai anggota PGRI. Secara umum Pengurus PGRI pusat yang lebih aktif melakukan perjuangan dan desakan baik dikalangan eksekutif maupun legislatif untuk mengoalkan apa yang menjadi usulannya. Beberapa perjuangan PGRI yang telah dilakukan selama ini antara lain sebagai berikut :

1. Mengusulkan kenaikan gaji pada tahun 1999 kepada Presiden, dan hasilnya gaji PNS naik Rp 155.250,00.

2. Tahun 2000 PGRI mengusulkan tunjangan pendidikan bagi guru, hasilnya tunjangan fungsional guru naik 150%.

3. Mengusulkan honor guru wiyata bakti, hasilnya guru wiyata bhakti baik di sekolah negeri maupun swasta mendapat tunjangan dari pemerintah sebesar Rp 75.000,00 per bulan.

4. Memperjuangkan bantuan untuk sekolah swata, hasilnya bantuan pendidikan untuk sekolah swata mengalami peningkatan yang signifikan.

5. Mengusulkan agar guru TK mendapat perhatian, hasilnya ada Direktur PAUD, pengangkatan guru TK dan peningkatan kesejahteraan guru TK.

6. Mengusulkan agar tunjangan beras PNS diganti dengan uang agar tidak merugikan PNS. Hasilnya sekarang PNS telah menerima tunjangan beras dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan bersamaan dengan penerimaan gaji.

7. Pemaksimalan penggunaan ASKES agar dapat digunakan di RS Swata. Hasilnya sekarang ASKES bida digunakan di RS Swata.

8. Untuk kenaikan golongan IV/a ke atas ditinjau kembali agar tidak diproses sampai ke pusat sehingga memakan waktu lama. Hasilnya kenaikan pangkat IV/a ke atas cukup di tingkat provinsi, kecuali guru di lingkungan Departemen Agama tetap di pusat.

9. Tunjangan THR dan tambahan kesejahteraan bagi guru. Hasilnya pemerintah kabupaten/kota telah mencairkan tunjangan THR dan dana kesejahteraan bagi seluruh PNS di jajarannya.

10. Rekruitmen PNS khususnya guru, hasilnya dilakukan secara nasional. Mengusulkan agar Guru GTT di sekolah negeri diangkat menjadi PNS. Hasilnya guru kontrak secara otomatis diangkat menjadi PNS meskipun secara bertahap. Bahkan di Depag seluruh data guru yang masuk dalam data Dbase secara bertahap akan diangkat menjadi PNS.

11. Perlindungan dan pembelaan terhadap anggota PGRI yang tersandung masalah hukum oleh LKBH tanpa dipungut biaya.

12. Mengawal dan mendorong lahirnya UU Sisdiknas.

13. Mendesak lahirnya PP tentang Sisdiknas.

14. Mengusulkan agar guru ditangani oleh sebuah badan independen langsung di bawah presiden.

15. Mengusulkan adanya sistem penggajian guru tersendiri pada pemerintah.

16. Mengusulkan kenaikan tunjangan fungsional guru.

17. Mengusulkan sistem pembinaan PNS secara nasional, termasuk pemberian kesejahteraannya.

18. Mengusulkan agar jabatan struktural di bidang pendidikan ditempati oleh pegawai yang menguasai bidang pendidikan, meniti karir, dan berlatar belakang pendidikan.

19. Telah ikut secara aktif yang berada di barisan paling depan jajaran organisasi guru dan bekerja sama dengan organisasi politik yang memiliki otoritas, berusaha menyiapkan dan memperjuangkan UU Guru dan Dosen. Secara kelembagaan perjuangan untuk melahirkan UUG dan D telah dimulai pada saat konggres ke XVIII tahun 1998 di Lembang,Bandung. Sebelumnya baru berupa wacana yang berkembang sejak tahun 1960.

20. Mengawal dan mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan PP tentang Guru sesuai dengan amanat UU GD, hiingga terbitlah Permendiknas No. 18/2007 tentang pelaksanaan sertifikasi guru.

21. PGRI selama ini menjadi mitra aktif, strategis, dan kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah tentang pendidikan, terutama yang terkait dengan kebijakan tentang guru.

22. Mengawal agar pelaksanaan sertifikasi guru tidak menciderai kepentingan guru di dalam berkarya dan memperoleh hak-haknya.

23. Mensosialisaikan tentang pelaksanaan sertifikasi guru dari tingkat pusat hingga cabang (tingkat kecamatan).

24. Mengawal pelaksanaan sertifikasi guru secara objektif dan transparan.

25. Menerima sejumlah pengaduan dan melaksanakan kajian terhadap kemungkinan model pelaksanaan sertifikasi guru yang lebih bermutu, efisien dan memenuhi rasa keadilan guru.

26. Melakukan kajian terhadap peningkatan profesi dan kesejahteraan guru.

27. Mengawal penerimaan tunjangan profesi guru.

28. Perjuangan yang paling hangat dan merupakan kemenangan PGRI adalah lahirnya keputusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 026/PUU/III/2005 yang menetapkan batas tertinggi dalam APBN tahun 2006 sebesar 9,1% untuk pendidikan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan bertentangan dengan pasal 31 UUD 1945.

29. Menuntut kepada pemerintah untuk memberikan uang lauk pauk kepada semua PNS termasuk guru.

Masih banyak lagi perjuangan PGRI baik yang telah berhasil maupun yang belum yang telah dilakukan PGRI baik tingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi harus diakui bahwa perjuangan PGRI belum maksimal. Hal ini disebabkan karena dua faktor, yaitu :

a. Belum kuatnya PGRI sebagai kekuatan penekan.

b. Kurangnya political will dari pemerintah dan birokrasi pendidikan.

Kegigihan PGRI dalam memperjuangkan hak-hak guru baik negeri maupun swasta berdasarkan UUD 1945 beserta segenap peraturan pelaksanaannya belumlah surut. Sekalian ancaman, gangguan, hambatan dan tantangannya terus menerpa PGRI. Cakupan perjuangan itu antara lain : realisasi anggaran 20% dari APBN maupun APBD untuk pendidikan sesuai amanat UUD 1945, jaminan pengembangan karier dan keprofesionalan guru, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan pendidikan, tunjangan khusus, kemaslahatan lain, tunjangan kelebihan jam mengajar bagi guru SD, insentif dan peningkatan kesejahteraan bagi guru swasta dan tenaga honorer. Status karier dan kesejahteraan guru GTT, guru wiyata bhakti, guru honorer juga terus diperjuangkan melalui berbagai pendekatan dan cara. Evaluasi sementara, perjuangan PGRI tersebut ada yang berhasil, tetapi masih banyak juga yang harus tetap diperjuangkan. Ketidakberhasilan perjuangan itu menurut analisis sementara penyebabnya adalah karena kader PGRI belum menempati posisi kunci dalam mengambil kebijakan dalam sistem pemerintahan. PGRI mengamati masih banyak pejabat pemerintah belum banyak memahami kebutuhan profesional riil para guru. Parapejabat mempersepsikan pekerjaan guru sama saja dengan jenis pekerjaan administrasi perkantoran lainnya, sehingga tidak perlu perhatian khusus. Padahal guru memiliki peranan strategis untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa ini.


About these ads
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

15 responses to “PERANAN PGRI DALAM MEMPERJUANGKAN NASIB GURU

  1. kami sbg guru honorer atau gtt sngat brtrma ksh atas dukungan dr pgri (pd point 10). akn tetapi prwujudan dr bntuk dkngan tsb skiranya bs d awali dng mrekrut kami menjd anggota krn slama ini yg d rekrut dan berhak jd anggota pgri hnya yg pns. shg brdirilah orgnisasi guru honorer khususnya d kota bkasi. sharusnya pgri menaungi smua tdk hanya pns sj. kami pun sanggup melaksanakan kwjbn kami sbg anggota.

  2. sayang informasi dan sosialisasi kegiatan PGRI kurang membumi dan banyak guru yg belum tahu program kerjanya. Kami di Bekasi saja belum tahu banyak ttg kegiatan PGRI, meskipun saya sdh memakai gedung PGRI untuk kegiatan saya bersama dgn temen-teman guru swsta lainnya.

  3. Yth, Bapak Ketua PGRI Pusat Adapun Kejadian di SMAN 1 Kelua Kab Tabalong Kalsel :
    1.Ada TU gak pernah hadir kerja hampir 10 tahun lamanya dari dia gol II dan sekarang dia sudah gol III enak benar gak kerja terima gaji tiap bulan bisa naik pangkat lagi. gimana ini ????
    2. Gurunya naik pangkat/gol BERJAMAAH lagi pakai uang beberapa juta saja bisa hampir 10 orang dari gol IV/a ke gol IV/b semua berhasil tanpa membuat Karya Ilmiah kemudian 5 orang setelah ke Gol IV/b diangkat lagi jadi Kepala SMA dan 1 orang jadi Pengawas diwilayah DISDIK Kab Tabalong hebat benar. gimana ini ??????
    Selama ini kita mengetahui Bunyi Sanksi Pelanggaran Peraturan Kemenneg PAN & RB No.16 Tahun 2009 Bab XI Pasal 37 Point (2) apa hanya sebagai selokan belaka, mohon ditanggapi!

  4. Assalamaualaikum wr.Wb

    trimks atas usulan pada no. 10 itu sangat membantu guru GTT/honorer
    tapi ada lagi yaitu :
    1. Mengapa guru Honorer di SD Negeri tidak bisa ikut sertifikasi guru ! padahal GTY SD Swasta ko bisa apa bedanya kan sama-sama guru ? Apakah Honorer di SD Negeri harus ada SK tanda tangan Bupati ? padahal GTY tidak ada tanda tangan bupati cuma Kepala sekolah bisa terjaring sertifikasi.

    2. syarat2 sertifikasi harus S1 dana Masa kerja lebih 5 th mengapa ko’ ada ijasah SMA sama kerja 2 tahun bisa terjaring ! mengapa ?

    3. Tunjangan Fungsional tidak tepat sasaran ? by’ yang tidak dapat ? banyak permainan yang dilakukan oleh UPTD Kecamatan. saran saya cuma dihilangkan saja atau di sama ratakan biar tidak terjadi kongkalikong antara guru yang dapat dg pengawai UTPD Kecamatan.

    itu saja dari saya semoga bisa di tindak lanjuti oleh bapak/ibu yang berwenang

    trimks.

    wassaalam..

  5. Ass.. tolong perhatikan gaji guru honorer SD negeri daerah banten, khususx tangsel.. Gaji dibawah 1jt, UMP ja diats 2jt, tanggung jwb besar..
    Untuk sertifikasi guru honorer jg aneh! Kok mlh yg swasta yg diutamakan! Mrk gajinya ja sdh diatas 1jt blh minta iuran blnan pula! Dinegeri yg sdh gratis mlh dibelakangin.. Peraturan penjajah apa kerja rodi buat guru negeri??
    Dimana sih otaknya yg buat peraturan!!
    Blm lagi kategori 2 yg hrs disaring lg, blm lg kecurangan data byk hilang hampir terjadi disetiap daerah.. Blm lg kecurangan Baik dr kepsek-upt-diknas-Bkd-bkn cm buat sengsara guru yg menanti nasibnya dianiaya mrk yg punya kedudukan besar!
    Kami bekerja dan mengabdi tuk bangsa dan keluarga butuh kesejahtraan yg layak!
    Blm lg bila anak sakit parah! Berobat operasi mahal.. Tidak da jaminan kesehatan buat keluarga guru yg honorer!
    Bisa dibilang guru honorer SD negeri adalah kerja rodi buat negara…
    Kami smua hanya bisa berdoa!
    Curhat ini tak akan didengar!
    Apa harus ada komisi pemberantasan seperti KPK untuk guru sejahtra????

    Kami tunggu kejelasannya ditahun 2013.. Kami berharap bisa diperjuangkan hak kami khususnya guru SD negeri wilayah banten-tangerang selatan..amin..
    Wass…

  6. sepertinya PGRI lah yang paling berjasayang lain kelaut aje……padahal justru banyak yang memprtanyakan keberadaan PGRI..??

  7. Assalamualaikum….
    saya guru sertifikasi tahun 2007. pada tahun 2013 triwulan 1 dan 2 (semester genap) belum cair, dikarenakan beban mengajar hanya 20 jam. tetapi tahun ajaran 2013/2014 sudah memenuhi 24 jam. bagaimana caranya agar dapat cair kembali (mendapatkan SK Penetapan lagi)

  8. Bpk / Ibu Pengurus PGRI, kami di SMAN 81 dimintai iuran Rp 6000,- setiap bulan untuk PGRI. Kami tidak tahu untuk apa uang itu semua?

  9. PGRI…..teruslah berjuang demi kemajuan dunia pendidikan di negeri ini, kami selalu mendukung perjuangnmu..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s